Cuti Hamil Karyawan SPPG Tak Jelas, DPRD Bojonegoro Desak BGN Terbitkan Juknis
Audiensi polemik cuti melahirkan ahli gizi SPPG Sumbang Bojonegoro di Komisi C DPRD Bojonegoro (Foto: blokBojonegoro.com/Rizki Nur Diansyah)

Reporter: Rizki Nur Diansyah

blokBojonegoro.com — Polemik internal pegawai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bojonegoro berujung ke meja wakil rakyat. Perseteruan yang bermula dari persoalan hak cuti hamil dan melahirkan itu bahkan berujung pada dikeluarkannya seorang pegawai dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumbang, Kecamatan Kota Bojonegoro.

Persoalan tersebut, sempat ramai diperbincangkan di media sosial (medsos). Hingga akhirnya, pihak yang berselisih menempuh jalur audiensi dengan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Senin (16/11/2026).

Audiensi yang mempertemukan sejumlah pihak tersebut sempat berlangsung panas. Namun, pertemuan akhirnya berujung damai setelah masing-masing pihak menyampaikan penjelasan terkait persoalan yang terjadi.

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto mengungkapkan, audiensi digelar untuk menindaklanjuti surat permohonan terkait tata kelola SPPG Sumbang. Pihaknya sengaja menghadirkan seluruh unsur yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

"Audiensi ini menindaklanjuti surat terkait tata kelola SPPG Sumbang. Kami mendatangkan semua pihak dari pemohon audiensi, yayasan, mitra, kepala SPPG, hingga korwil (koordinator wilayah)," ungkap Supriyanto.

Berdasarkan hasil pembahasan, persoalan tersebut berawal dari kesalahpahaman mengenai hak cuti hamil dan melahirkan seorang ahli gizi berinisial S dengan pihak pengelola dapur SPPG.

Politisi Partai Golkar itu mengemukakan, belum adanya kejelasan perihal mekanisme penggantian tenaga ahli gizi selama masa cuti menjadi salah satu pemicu persoalan. Sebab, operasional dapur SPPG dituntut tetap berjalan dan tidak boleh kosong dari tenaga ahli gizi.

"Letak kesalahpahamannya adalah saat ahli gizi cuti hamil, secara detail regulasi atau aturan cuti yang menggantikan siapa sedangkan dapur tidak boleh kosong itu belum jelas. Sudah jadi ahli gizi di dapur lain, karena dapur sebelumnya sudah ada ganti," beber Pri sapaan karibnya.

Lebih lanjut, Supriyanto menilai persoalan tersebut tidak lepas dari belum jelasnya petunjuk teknis (juknis) Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai mekanisme cuti pegawai di lingkungan SPPG.

Ia menerangkan, sistem operasional dapur SPPG memiliki karakteristik berbeda dengan tempat kerja pada umumnya. Sebab, keberlangsungan pelayanan pemenuhan gizi harus tetap terjaga meski terdapat pegawai yang mengambil cuti.

"Belum ada aturan terkait cuti itu untuk dapur SPPG. Dari BGN terkait itu belum ada, sehingga teman-teman di lapangan belum tahu. Kami mendorong untuk itu," pungkasnya. [riz/mad]