Mimpi yang Tertunda

Oleh: Choirul Anam*

blokBojonegoro.com - Pagi itu halaman depan harian Radar Bojonegoro seperti menampar siapa pun yang membacanya. Di tengah semarak peringatan Hari Anak Nasional 2026, sebuah angka dicetak besar dengan warna merah menyala: 4.745 Anak Tidak Sekolah. Angka itu seolah lebih lantang daripada pidato-pidato seremonial. Ia tidak berteriak, tetapi cukup membuat siapa saja yang peduli pada masa depan berhenti sejenak.

Empat ribu tujuh ratus empat puluh lima.

Bukan jumlah kursi kosong di sebuah stadion. Bukan pula angka penonton sebuah pertandingan sepak bola. Mereka adalah anak-anak Bojonegoro yang semestinya berada di ruang kelas, berebut menjawab pertanyaan guru, bermain saat jam istirahat, atau bercita-cita menjadi dokter, guru, petani modern, programmer, bahkan pemimpin daerah. Namun hari-hari mereka justru diisi dengan cerita yang berbeda.

Ada yang memilih bekerja. Ada yang menikah terlalu dini. Ada yang kehilangan semangat belajar. Ada pula yang tidak pernah kembali ke sekolah setelah pandemi. Sebagian lainnya mungkin merasa sekolah bukan lagi tempat yang ramah bagi dirinya.

Hari Anak Nasional selalu identik dengan balon warna-warni, lomba menggambar, pentas seni, dan senyum anak-anak mengenakan pakaian terbaiknya. Semua itu memang penting. Anak-anak berhak bergembira. Namun di balik kemeriahan itu, ada ribuan anak lain yang mungkin tidak sempat ikut merayakan. Mereka sibuk membantu orang tua di sawah, menjaga adik di rumah, menjadi buruh harian, atau sekadar menghabiskan hari tanpa arah yang jelas.

Ironisnya, Bojonegoro bukan daerah miskin sumber daya. Daerah ini memiliki kekayaan migas, pertanian, hingga anggaran daerah yang termasuk besar. Tetapi ternyata, besarnya anggaran belum otomatis membuat semua anak menikmati hak yang paling mendasar: pendidikan.

Pendidikan bukan sekadar urusan belajar membaca atau berhitung. Sekolah adalah ruang untuk bermimpi. Di sanalah anak belajar menghargai perbedaan, membangun karakter, mengenali bakat, hingga mempersiapkan masa depan. Ketika seorang anak berhenti sekolah, yang hilang bukan hanya kesempatan memperoleh ijazah, tetapi juga peluang memutus rantai kemiskinan.

Karena itulah, persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak boleh hanya dipandang sebagai data statistik. Di balik setiap angka ada nama, wajah, keluarga, dan cerita yang berbeda. Solusinya pun tidak bisa disamaratakan.

Ada anak yang membutuhkan biaya sekolah. Ada yang membutuhkan motivasi. Ada yang memerlukan pendampingan psikologis karena pernah mengalami perundungan. Ada pula yang harus diyakinkan bahwa pendidikan tetap penting meski usia mereka sudah tidak lagi sama dengan teman-teman seangkatannya.

Menariknya, dalam laporan itu hampir semua narasumber memiliki benang merah yang sama. Mereka sepakat bahwa persoalan ATS tidak bisa diselesaikan oleh satu dinas saja. Dinas Pendidikan tidak mungkin bekerja sendirian. Dinas Sosial, pemerintah desa, sekolah, tokoh agama, organisasi masyarakat, dunia usaha, hingga keluarga harus berjalan beriringan.

Inilah yang disebut sinkronisasi.

Sering kali sebuah keluarga sudah masuk dalam program bantuan sosial, tetapi anaknya tetap putus sekolah. Ada pula anak yang terdata di sekolah, tetapi sebenarnya sudah lama tidak pernah masuk kelas. Artinya, data harus terus diperbarui, komunikasi harus diperkuat, dan tindakan harus lebih cepat daripada sekadar rapat koordinasi.

Peringatan Hari Anak Nasional semestinya menjadi momentum mengevaluasi, bukan hanya merayakan. Kita boleh bangga ketika angka partisipasi sekolah meningkat. Kita boleh bersyukur ketika banyak siswa berprestasi hingga tingkat nasional. Namun rasa bangga itu belum lengkap selama masih ada ribuan anak yang tertinggal.

Kecamatan dengan jumlah ATS tertinggi tentu membutuhkan perhatian khusus. Bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan menemukan mengapa kondisi itu terjadi. Apakah akses pendidikan masih sulit? Apakah faktor ekonomi menjadi penyebab utama? Atau justru budaya pernikahan dini dan rendahnya kesadaran pendidikan yang lebih dominan? Jawaban setiap wilayah bisa berbeda.

Di sinilah pentingnya pemerintah hadir dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Jangan hanya mengundang anak datang ke sekolah, tetapi datangi pula rumah mereka. Dengarkan alasan mereka berhenti belajar. Rangkul keluarganya. Berikan solusi yang benar-benar sesuai kebutuhan.

Di sisi lain, masyarakat pun memiliki peran yang tidak kalah penting. Tetangga, guru mengaji, pengurus RT, kader PKK, Karang Taruna, hingga organisasi keagamaan bisa menjadi mata dan telinga yang membantu menemukan anak-anak yang mulai menjauh dari dunia pendidikan. Kadang, sebuah ajakan sederhana atau perhatian kecil mampu mengubah keputusan seorang anak untuk kembali belajar.

Hari Anak Nasional sesungguhnya bukan hanya milik anak-anak. Ia adalah pengingat bagi orang dewasa. Sebab masa depan anak tidak dibangun oleh mereka sendirian, melainkan oleh lingkungan yang peduli terhadap tumbuh kembangnya.

Empat ribu tujuh ratus empat puluh lima adalah angka yang besar. Namun bukan berarti mustahil untuk dikurangi sedikit demi sedikit. Setiap anak yang berhasil kembali ke sekolah adalah kemenangan bersama. Setiap anak yang kembali menemukan mimpinya adalah investasi terbaik bagi Bojonegoro.

Kelak, ketika Hari Anak Nasional diperingati lagi beberapa tahun mendatang, semoga yang menjadi berita utama bukan lagi besarnya jumlah anak yang tidak sekolah. Melainkan kisah ribuan anak yang berhasil kembali ke bangku pendidikan karena pemerintah, masyarakat, sekolah, dan keluarga memilih berjalan bersama.

Sebab ukuran keberhasilan sebuah daerah bukan hanya dilihat dari megahnya gedung pemerintahan atau tingginya pendapatan daerah. Ukuran yang paling sederhana justru ada pada satu pertanyaan: apakah semua anaknya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan bermimpi? Jika jawabannya belum, maka Hari Anak Nasional masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama.

*Wakil Ketua PC GP Ansor Bojonegoro