Reporter: M. Anang Febri
blokBojonegoro.com - Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Bojonegoro menyatakan siap menghadapi berbagai kemungkinan perubahan regulasi kepemiluan, termasuk pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal itu disampaikan Ketua DPD PKS Bojonegoro, Yudha Permana Putra, usai menerima kunjungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro yang memberikan sosialisasi dan pembaruan informasi terkait kepemiluan.
"Teman-teman KPU hadir memberikan sosialisasi terupdate. Memang titik tekannya masih pada informasi karena penghukumnya belum selesai, termasuk apakah nanti pemilu nasional dan pemilu regional benar-benar dipisah. Politik itu dinamis dan kami hanya menjalankan aturan yang ditetapkan," ungkap Yudha.
Menurutnya, salah satu poin penting yang disampaikan KPU berkaitan dengan pembaruan data kepengurusan partai melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). PKS Bojonegoro pun mengaku telah bersiap karena sudah menerima surat keputusan kepengurusan dari tingkat wilayah maupun pusat.
Yudha menegaskan, PKS juga telah memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan. Bahkan, dari 28 kecamatan di Bojonegoro, enam Dewan Pengurus Cabang (DPC) nantinya akan dipimpin perempuan.
"Insyaallah keterwakilan perempuan terpenuhi semua. Bahkan ada enam DPC yang nanti dipimpin oleh seorang srikandi perempuan," katanya.
Saat ini PKS telah menyelesaikan kepengurusan di 20 kecamatan dan menargetkan pelantikan DPC dapat dilaksanakan paling cepat pada akhir Juni 2026. Pelantikan tersebut rencananya tidak dilakukan serentak, melainkan dibagi berdasarkan wilayah timur, tengah, dan barat Bojonegoro.
"Kami punya kecenderungan tidak serentak. Harapannya lebih mendekatkan pada kultur masyarakat dan memudahkan koordinasi wilayah," jelasnya lagi.
Selain membahas kepengurusan, pertemuan dengan KPU juga menyinggung kemungkinan perubahan daerah pemilihan (dapil). Berdasarkan paparan yang diterima, Yudha menilai dapil di Bojonegoro berpotensi tetap, meski tidak menutup kemungkinan adanya rekomposisi atau pergeseran beberapa kecamatan.
"Dari yang dipaparkan beliau, sepertinya dapil cenderung tetap, hanya mungkin ada rekomposisi kecamatan. Kami berharap keputusan itu segera ditetapkan supaya semua partai bisa menyiapkan strategi dengan lebih pasti," ujarnya.
Sebagai partai kader, Yudha menegaskan PKS tidak terlalu khawatir terhadap perubahan dapil maupun sistem pemilu. Menurutnya, kekuatan utama PKS berada pada kader yang tersebar hingga tingkat kecamatan.
"Dengan atau tanpa perubahan, kami siap. PKS adalah partai kader. Di setiap kecamatan kami punya kader sehingga tidak mungkin kami meninggalkan wilayah tertentu hanya karena pertimbangan strategi politik," tegasnya.
Meski demikian, PKS juga membuka ruang bagi tokoh masyarakat, profesional, maupun pengusaha yang ingin bergabung dan bertarung bersama PKS pada pemilu mendatang.
"Kami ingin mengajak orang-orang baik untuk join PKS. Hari ini PKS sangat terbuka. Pengusaha pun akan kami fasilitasi. Pokoknya orang-orang baik yang siap berjuang bersama akan kami sambut," kata Yudha.
Terkait kemungkinan pemilu nasional dan daerah digelar terpisah, Yudha menyebut PKS tidak mempermasalahkan skema tersebut. Bahkan partainya telah melakukan berbagai simulasi, termasuk jika suatu saat diterapkan sistem pemilihan tertutup.
"Kalau bagi PKS dipisah ataupun tidak dipisah sama saja karena kami partai kader. Bahkan kalau nanti ada simulasi pemilihan tertutup pun kami siap. Soal kalah dan menang, kami percaya itu takdir Allah, tetapi ikhtiar manusiawi untuk saling mendukung harus tetap dijalankan," pungkasnya. [feb/mad]
0 Comments
LEAVE A REPLY
Your email address will not be published