Skip to main content

Category : Berita Sebelumnya


Belasan Desa Dilaporkan ke Kejari Bojonegoro Soal Proyek BKKD 2025

Program pembangunan infrastruktur desa melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Kabupaten Bojonegoro tengah menjadi sorotan. Setidaknya, belasan laporan dugaan penyimpangan proyek mulai berdatangan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro.

Jamin Hak Kesehatan, Lapas Bojonegoro Berikan Pelayanan Medis 24 Jam ke Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan (WBP). Melalui tenaga kesehatan yang siaga setiap hari tanpa mengenal waktu, Lapas Bojonegoro memastikan hak dasar para narapidana dan tahanan dalam memperoleh layanan kesehatan tetap terpenuhi secara maksimal.

Komisi D DPRD Jatim Ingatkan WFH Jangan Ganggu Layanan Teknis dan Operasional

Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Diana AV Sasa, memberikan catatan kritis terhadap kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diumumkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Diana menyatakan mendukung semangat efisiensi energi yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar penerapannya tidak dilakukan secara merata di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Arus Balik Lebaran Memasuki Fase Krusial, DPRD Jatim Minta Petugas Siaga Penuh

Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mengingatkan seluruh personel lapangan agar tetap waspada saat puncak arus balik Lebaran 2026 yang kini memasuki fase krusial. Ia mengapresiasi kelancaran arus mudik secara umum. Namun, menurutnya, kewaspadaan petugas tidak boleh menurun, terutama ketika kelelahan mulai dirasakan setelah menjalankan tugas dalam waktu yang panjang.

Komisi E DPRD Jatim Minta Pendidikan dan Kesehatan Dikecualikan dari WFH

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengecualikan sektor pelayanan dasar dari kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu. Kebijakan tersebut merupakan inisiatif Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai upaya efisiensi energi di tengah fluktuasi harga global serta tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD Jatim Ingatkan WFH ASN Jangan Sekadar Simbolik

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni, menyoroti efektivitas kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, kebijakan tersebut patut diapresiasi sebagai langkah adaptif di tengah ancaman krisis energi global. Sri Wahyuni menilai, respons Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjukkan kepekaan pemerintah daerah terhadap isu strategis yang sedang berkembang.