Capai Rp175,3 M, Inilah 8 Proyek Strategis Pemkab Bojonegoro 2026
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro merencanakan beberapa proyek strategis tahun 2026 yang dampaknya diharapkan langsung bisa dirasakan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro merencanakan beberapa proyek strategis tahun 2026 yang dampaknya diharapkan langsung bisa dirasakan masyarakat.
Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah telah tuntas, para pemain Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia langsung mengkebut latihan untuk mempersiapkan babak Final Four Proliga 2026.
Program pembangunan infrastruktur desa melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Kabupaten Bojonegoro tengah menjadi sorotan. Setidaknya, belasan laporan dugaan penyimpangan proyek mulai berdatangan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro.
Penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Ratusan teman, kolega dan masyarakat tumpah ruah di rumah Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, yang ada di Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro.
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan (WBP). Melalui tenaga kesehatan yang siaga setiap hari tanpa mengenal waktu, Lapas Bojonegoro memastikan hak dasar para narapidana dan tahanan dalam memperoleh layanan kesehatan tetap terpenuhi secara maksimal.
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Diana AV Sasa, memberikan catatan kritis terhadap kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diumumkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Diana menyatakan mendukung semangat efisiensi energi yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar penerapannya tidak dilakukan secara merata di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mengingatkan seluruh personel lapangan agar tetap waspada saat puncak arus balik Lebaran 2026 yang kini memasuki fase krusial. Ia mengapresiasi kelancaran arus mudik secara umum. Namun, menurutnya, kewaspadaan petugas tidak boleh menurun, terutama ketika kelelahan mulai dirasakan setelah menjalankan tugas dalam waktu yang panjang.
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengecualikan sektor pelayanan dasar dari kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu. Kebijakan tersebut merupakan inisiatif Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai upaya efisiensi energi di tengah fluktuasi harga global serta tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni, menyoroti efektivitas kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, kebijakan tersebut patut diapresiasi sebagai langkah adaptif di tengah ancaman krisis energi global. Sri Wahyuni menilai, respons Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjukkan kepekaan pemerintah daerah terhadap isu strategis yang sedang berkembang.