Pasca pengakuan dua anggota DRPD Kabupaten Bojonegoro yang membenarkan menemui Universitas Negeri Semarang (UNNES), namun mengajak tiga perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD). Sehingga Badan Kehormatan (BK) legislatif di Kota Ledre menyikapi tindakan anggotanya.
Setelah proses pendistribusian soal pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro, Kamis (26/10/2017) pagi. Para peserta dipastikan hanya mempunyai waktu 90 menit untuk mengerjakan soal tersebut.
Selain tim pelaksana tes calon perangkat desa dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) tiba di Kabupaten Bojonegoro, Rabu (25/10/2017), naskah soal sebanyak 105 box juga sudah berada di Mapolres Bojonegoro untuk disimpan demi keamanan.
Pelaksanaan ujian calon perangkat Desa serentak, besok Kamis (26/10/2017), akan ditempatkan di gedung sekolah baik SD, SMP maupun SMA di masing-masing kecamatan.
- Keriuhan jelang ujian calon perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro, tidak membuat Universitas Negeri Semarang (Unnes) menciut. Rabu (25/10/2017), tim dari kampus asal Kota Lumpia Semarang yang tak lain adalah pihak ketiga yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai penyelenggara ujian mulai berdatangan ke Kota Ledre.
Berbagai persiapan ujian tulis pengisian perangkat desa di Bojonegoro terus dilakukan. Salah satunya adalah persiapan pemilihan tempat ujian dan pengamanan 419 ruang yang tersebar di 30 lokasi.
Setelah proses pembuatan soal dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa serentak, rencananya naskah soal akan tiba di Polres Bojonegoro, Rabu (25/10/2017). Dalam perjalanan menuju Kota Ledre dikawal ketat para petugas.
Universitas Negeri Semarang (Unnes) berkomitmen menjaga kerahasiaan soal dan kunci jawaban, yang digunakan dalam seleksi calon perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro. Meskipun keseriusannya itu sebagai pihak ketiga sempat akan digoyahkan.
Riuh jelang ujian pengisian perangkat desa serentak se-Kabupaten Bojonegoro, makin terasa. Termasuk munculnya surat pernyataan Panitia Pengisian Perangkat se-Kecamatan Kepohbaru, terkait tuntutan transparansi.
Adanya kabar membayar untuk menjadi perangkat desa, membuat Polres Bojonegoro ambil sikap. Termasuk menindak pemberi dan penerima suap, jika terbukti melakukan hal yang menodai kepercayaan masyarakat tersebut.