Skip to main content

Category : Tag: Tunjang


Waspada Corona, Jangan Panik

DPRD Bojonegoro Minta TPP PNS Tak Dipotong

Fokus penanganan virus Corona di semua daerah semakin masif dilakukan, termasuk pemotongan TPP PNS untuk penanggulangan Covid-19 di Bojonegoro. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro meminta TPP PNS tersebut tidak dipotong.

Ketua PGRI: Kenaikan Tunjangan GTT Untuk Sejahterakan para Guru

- Kabar bakal adanya kenaikan tunjangan bagi Guru Tidak Tetap (GTT) Bojonegoro memang cukup menggembirakan. Walaupun begitu, kinerja GTT harus ditingkatkan kembali sekaligus SDM yang ada itu harus benar membangun dunia pendidikan di Bojonegoro lebih berkarakter.

Tunjangan GTT Bojonegoro Naik

Tunjangan Guru Tidak Tetap (GTT) dibawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro akan ada kenaikan yang signifikan, kabar tersebut tentunya disambut gembira para GTT.

Hore...!! Rp48 M untuk Gaji ke-14 PNS Bojonegoro

Kabar menggembirakan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bojonegoro, pasalnya di bulan Mei ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro menyiapkan anggaran miliaran rupiah untuk gaji ke-14.

Disdik Anggarkan Rp32 M untuk 3.400 GTT

Puluhan milyaran rupiah dianggarkan Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro, untuk tunjangan bagi Guru Tidak Tetap (GTT) K2 maupun GTT Non K2 ber NUPTK dan GTT bukan K2 dan belum ber NUPTK. Tunjangan bagi GTT tersebut akan bisa diterima dua bulan sekali.

#bB60Detik

GTT/PTT Geruduk Kantor Cabdin

1.141 GTT dan PTT SMA/SMK memadati kantor Cabdin wilayah Bojonegoro. Bukan berdemo, tapi ini adalah moment bahagia. GTT dan PTT menandatangani Pembayaran Honor dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Beberapa proses pencairan masih harus dilalui. Beberapa guru tersenyum kecut, karena tersiar kabar honor dipotong sekolah. Memang awalnya ini adalah subsidi gaji dari Disdik Provinsi untuk membantu sekolah. Yang tidak dipotong, tentu GTT/PTT akan gembira dan lebih sejahtera

Insentif Guru SD Terpencil Gagal Diberikan, ini Sebabnya

Tunjangan atau insentifnya (multigrade) untuk Ratusan guru yang mengajar di Sekolah Dasar (SD) terpencil dipastikan gagal diterima. Hal itu karena tidak adanya aturan yang mengatur diberikannya insentif itu kepada guru yang mengajar di SD terpencil.