Jumlah penduduk yang mengajukan permohonan Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e - KTP, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bojonegoro masih membeludak.
Realisasi pencetakan blangko Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau e-KTP, yang didistribusikan dari pemerintah pusat, beberapa bulan yang lalu hingga saat ini baru 5500 keping.
Jumlah penduduk yang mengajukan permohonan Surat Keteranagan sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e - KTP, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bojonegoro masih membludak.
Telepon pintar memberikan keutungan tersendiri bagi peggunanya. Beragam informasi dan kemdahan lainnya berada dalam genggaman tangan.
Para pengguna smartphone kini masih banyak yang ingin memperhias dengan berbagai aksesoris. Rata-rata konsumen yang datang mencari aksesoris smartphone dari kalangan perempuan, karena yang mudah bosan dengan aksesoris yang dimiliki.
Banyak sampah di Kabupaten Bojonegoro belum diimbangi dengan fasilitas untuk mengelola sampah tersebut. Pasalnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro masih kekurangan kontainer sampah.
Keluhan masyarakat terkait Tempat Pembuangan Sampah (TPS) akan ditindaklanjuti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya, banyak swalayan di Kota Ledre yang tidak membuang sampahnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang difokuskan di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus melakukan razia penertiban banner yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan.
Proses pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) mulai berjalan. Hal itu setelah adanya 10r ibu keping blangko tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Pengajuan percetakan saat ini diutamakan bagi penduduk yang telah terekam dan dalam surat keterangan penganti e-KTP berstatus print ready record (PRR).
Meskipun penambang galian C dilarang seperti penambang pasir di Bengawan Solo, tetapi masih terjadi. Sehingga, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Bojonegoro bersinergi dengan penegak hukum untuk menertibkannya.