Musim kemarau banyak lahan persawahan di Kecamatan Sukosewu yang tidak ditanami karena tanah kering dan merekah (bero). Namun dengan bero lahan tersebut, sebagian warga atau petani mengambil tanah dari sawah tersebut untuk dimanfaatkan sebagai tanah uruk di pekarangan rumah.
Hingga kini ada 920 bidang tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang belum sah memiliki bersertifikat. Meski begitu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, akan melakukan pengajuan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro secara bertahap.
Beberapa warga yang menempati tanah di Dusun Bringin Desa Ngraho RT. 14/ RW. 01, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jum'at (11/5/2018) mendatangi DPRD Kabupaten Bojonegoro. Belasan warga setempat itu mengadukan tanah yang ditempati puluhan tahun, karena dipermasalahkan Tanah Kas Desa (TKD).
Petani tiga desa di Kecamatan Dander yakni Desa Ngraseh, Mojoranu dan Sendangrejo, pada musim ini yang biasanya menanam kacang kedelai kini beralih tanam ke tanaman Kacang tanah. Pasalnya nilai jual saat masuk masa panen harga jual kacang tanah lebih baik daripada nilai jual kedelai
Tidak muluk-muluk yang diinginkan oleh para petani di Bojonegoro, yaitu mereka hanya ingin menjual hasil panen dengan harga pantas, agar modal hingga tenaga yang dikeluarkan untuk merawat tanaman seimbang dengan hasil yang didapatkan.
Kecemasan petani kacang tanah di lahan tadah hujan karana jarang hujan beberapa minggu terakhir akhirnya terobati. Sebab, di kawatirkan kacang tanah tidak bisa panen. Tapi akhirnya tetap panen dengan hasil yang memuasakan, Jumat (13/4/2018).
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 dari Pemerintah Joko Widodo disambut baik oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Sebab, prosesnya mudah dan murah.
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018 atau dulu sering disebut 'Prona' dari pemerintah Joko Widodo saat ini semakin canggih. Sebab, pengukuran tanahnya bisa dilakukan langsung dengan satelit GPS.
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Badan Tertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro, merupakan progaram dari pemerintah dalam hal ini Presidan RI Joko Widodo (Jokowi).
Pemerintah Pusat terus menambah target pensertifikatan tanah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan cara Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2018 mencapai 7 juta sertifikat untuk seluruh wilayah Indonesia.