Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan pentingnya komunikasi lintas sektor dan sinergi antarlembaga dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Proses perencanaan pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara ego sektoral, melainkan harus menjawab keresahan serta tantangan nyata yang dirasakan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengingatkan pentingnya menjaga dan menata Ruang Milik Jalan (RuMiJa) dalam setiap upaya peningkatan infrastruktur, baik pembangunan baru maupun peningkatan status jalan dari desa ke kabupaten. RuMiJa yang terganggu atau disalahgunakan bisa menghambat pelaksanaan program jalan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang saat ini tengah memverifikasi sekitar 130 proposal dari desa-desa yang mengajukan peningkatan status jalan dari jalan desa menjadi jalan kabupaten.
Pemerintah Desa Mulyoagung, Kecamatan Kota, Kabupaten Bojonegoro, terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (UNUGIRI) Bojonegoro menyelenggarakan acara pengukuhan senat universitas serta pelantikan pejabat struktural untuk periode 2025-2027, yang dilaksanakan di Hall K.H. Hasyim Asy’ari, Lantai 3 Gedung Rektorat.
Ketua PPLP-PT PGRI Bojonegoro dan Rektor IKIP PGRI Bojonegoro resmi melantik sejumlah pejabat struktural periode 2025-2027. Prosesi pelantikan berlangsung dalam suasana khidmat dengan dihadiri oleh jajaran pengurus, staf, dan tamu undangan, Rabu (15/1/2025).
Cahaya mentari di Dusun Jipangulu, Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro sedang cerah. Rabu pagi (2/10/2024) sejumlah warga berduyun-duyun ke dekat makam.
Tiung Biru (JTB) yang dioperatori oleh Pertamina EP Cepu (PEPC) di Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, belum terapkan teknologi Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS).
Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah melantik 228 pejabat struktural menjadi pajabat fungsional. Langkah ini dilakukan sebagai penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mentargetkan serapan anggaran hingga pertengahan Desember tahun 2021 nantinya mencapai 90 persen lebih.