Komisi B DPRD Jawa Timur menilai kinerja perekonomian provinsi sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat melampaui rata-rata nasional, dengan sektor pertanian, kelautan, perikanan, industri, UMKM, dan pariwisata menjadi tulang punggung utama perekonomian daerah.
Komisi A DPRD Jawa Timur menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Mulai dari tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) belanja pegawai, melemahnya kondisi fiskal desa, hingga belum optimalnya implementasi program pencegahan dan pemberantasan narkotika menjadi catatan penting dalam laporan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 nyaris mencapai target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Dari target 80 persen, Pemkab berhasil menyerap 79 persen.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menekankan pada seluruh OPD agar pada 2026 bergerak cepat dalam pelaksanaan program prioritas. Perencanaan yang matang dan proses lelang tepat waktu akan menjadi kunci penyerapan anggaran. Untuk itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memproyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026 sebesar Rp1,8 triliun.
Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai menghitung ulang kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyesuaikan rencana kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tahun 2026.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memastikan pembangunan daerah akan tetap berjalan dengan baik. Adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA ) yang mencapai Rp 3 triliun di Tahun Anggaran (TA) 2025 menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mempersiapkan kebutuhan anggaran di 2026. Kebijakan ini bentuk rencana dalam menyikapi transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pusat yang berkurang 30 persen dari APBD atau Rp 1,2 triliun.
Mantan Bupati Bojonegoro, Suyoto, angkat bicara soal fenomena Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang tinggi dan terus berulang dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Besarnya dana yang masih mengendap di APBD Bojonegoro disorot tajam oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Bahkan, ia mengkritik tajam terhadap fenomena dana daerah yang mengendap dalam jumlah besar di akhir tahun anggaran.
Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro yang masih rendah atau 28,56%, membuat kalangan dewan bersuara. Mereka meminta untuk Pemkab Bojonegoro mempercepat penyerapan anggaran agar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak besar.
Hingga akhir Juli tahun 2025, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro baru mencapai 28,56%. Hal ini, bisa menjadi pemicu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang membengkak, jika tidak dilakukan percepatan anggaran.