Beberapa kepala desa (Kades) dan peserta pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro mengadu ke DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jumat (27/10/2017). Belasan orang tersebut diterima di Ruangan Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, oleh Komisi bersama Asisten I Pemkab Bojonegoro, Djoko Lukito dan Kepala DPMPD Kabupaten Bojonegoro, Djumari.
Meskipun pelaksanaan pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro sudah selesai dikoreksi dan diumumkan, namun munculnya nilai nol membuat masyarakat maupun peserta mempertanyakan keabsahan hasil penilaian tersebut.
Agar tidak terjadi kecurangan dalam ujian tes calon perangkat desa, Polsek Kepohbaru, Kamis (26/10/2017) memperketat penjagaan. Selain menjaga di sekitar ruang ujian, sejumlah polisi tampak berjaga di kamar mandi sekolah.
Kedatangan tujuh orang yang terdiri dua anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dan tiga orang Asosiasi Kepala Desa (AKD), serta dua orang dari warga Semarang ke Universitas Negeri Semarang (Unnes) dibenarkan pihak ketiga. Selain menanyakan kesiapan UNNES, ada perwakilan meminta "bantuan".
Setelah ditunjuk sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan seleksi pengisian perangkat desa, Universitas Negeri Semarang (UNNES) mengklaim akan berkomitmen menjaga kerahasiaan soal dan bahkan kunci jawaban.
Ditunjuknya Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai pihak ketiga pengisian perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro menimbulkan keraguan. Apalagi adanya pemberitaan yang ramai mengenai pihak-pihak yang datang dan diduga ada indikasi mau mempengaruhi pihak Unnes, yang ditunjuk membuat dan koreksi soal pengisian perangkat di Kabupaten Bojonegoro.
Menjelang proses pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro, Tim Tingkat Kabupaten semakin riuh dengan adanya anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang menjadi Tim Evaluator menemui Universitas Negeri Semarang (Unnes). Dalam pertemuan di Semarang itu, pihak DPRD tidak bersama Tim Evaluator lainnya seperti IDFoS Indonesia maupun Bojonegoro Institute (BI), tapi bersama perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD) yang tidak mempunyai kewenangan dalam seleksi perangkat desa.
Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro hingga saat ini masih menunggu instruksi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, terkait keputusan libur tidaknya siswa saat sekolah mereka digunakan untuk pelaksanaan ujian pengisian perangkat desa secara serentak.
Ujian Perangkat Desa Serentak di Kabupaten Bojonegoro, besok Jumat (26/10/17) merupakan moment yang ditunggu-tunggu oleh para peserta ujian yang berharap dapat merubah nasib hidup dengan menjadi pejabat pemerintahan pada tingkatan desa.
Setelah proses seleksi administrasi calon Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) yang mendaftar, rencananya ratusan pendaftar yang lolos seleksi akan mengikuti tes tulis di gedung Serbaguna Bojonegoro, Minggu (8/10/2017).