Sebanyak 147 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bojonegoro bakal tutup selama libur sekolah. Sehingga pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG) akan berhenti, setidaknya selama tiga pekan kedepan.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terutama Komisi VIII menyetujui penyesuaian usulan tambahan anggaran 2027 yang diajukan Kementerian Agama sebesar Rp41,8 triliun. Jumlah dukungan fiskal ini naik dari usulan semula sebesar Rp27,9 triliun.
Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) Ditjen Pendidikan Islam sudah menyalurkan bantuan insentif bagi Guru PAI pada sekolah untuk Tahap II. Bantuan insentif ini disalurkan sejak awal Juni 2026 kepada Guru PAI yang belum berstatus Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) dan belum memiliki sertifikat pendidik (Non Sertifikasi).
Seorang siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 36 Bojonegoro sedang menggambar komik di acara open house di SRMA 36 Bojonegoro, Sabtu (20/6/2026).
Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 36 Bojonegoro yang berada di Gedung Pusdiklat BKPP Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, menggelar open house.
Kemenag RI mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp9,6 triliun dari Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027 untuk peningkatan kesejahteraan guru pendidikan agama dan keagamaan. Usulan ini dipaparkan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP-KL) Tahun 2027.
Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu dari 100 daerah rintisan awal Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Melalui program ini, Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 36 Bojonegoro hadir membawa komitmen besar: memutus rantai kemiskinan struktural bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui akses pendidikan gratis berkualitas tinggi dan berbasis asrama.
Revitalisasi madrasah menjadi bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp13,28 triliun guna pembangunan dan renovasi 17.573 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk madrasah.
Pemkab Bojonegoro memperkuat sinergi antara dunia pendidikan, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya menekan angka pengangguran terbuka. Khususnya untuk kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Saat ini terdapat sekitar 122 SMK di Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah peserta didik mencapai sekitar 25 ribu siswa. Setiap tahunnya, sekitar 7 ribu lulusan baru memasuki pasar kerja.
Kebijakan baru pemerintah mengenai masa jabatan kepala sekolah mulai diterapkan di wilayah Bojonegoro dan Tuban. Aturan tersebut membatasi masa penugasan kepala sekolah maksimal tiga periode atau 12 tahun, sehingga sejumlah kepala sekolah yang telah menjabat hingga belasan bahkan puluhan tahun mulai mengakhiri masa tugasnya dan kembali menjalankan fungsi sebagai guru.