Tahun 2018 ini, ratusan Madrasah Diniyah (Madin) di Bojonegoro mendapatkan Bantuan Penyelenggara Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro, yang bertujuan untuk kesejahteran guru dan murid Madin. Bantuan tersebut diperoleh guru maupun murid Madin selama 9 bulan yang dasar pemberian dana itu berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur No 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pendidikan.
Selain Kekurangan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk Sekolah Dasar (SD), Dinas Pendidikan Daerah (Disdik) Bojonegoro, juga kekurangan guru olahraga yang jumlah kebutuhannya mencapai ratusan guru. Walaupun banyak SD yang tidak punya guru olahraga, namun pihak sekolah bisa mengontrak guru yang berijazah sesuai jurusannya.
Kekurangan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dilingkup Sekolah Dasar (SD) memang diakui oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro. Bahkan selama ini guna mengisi kekosongan tersebut pihak sekolah yang kekurangan guru PAI mengangkat guru kontrak.
Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya menyasar sekolah formal saja, namun PIP itu juga menyasar ke sekolah non formal di mana warga belajar yang menimba ilmu di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tergolong dari keluarga yang tidak mampu.
Pengajuan perceraian dilingkup Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro hingga bulan November 2018 tercatat ada 6 perkara yang masih ditangani. Hingga kini masih dalam proses mediasi dan pembinaan dari Dinas terkait.
Hingga kini Kekosongan Kepala Sekolah Dasar (SD) belum terisi. Meski demikian pihak Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro mengaku akan segera menindaklanjuti masalah tersebut.
Siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK), memang saat ini dalam pembelajarannya guru tidak tergantung pada ketersediaan Alat Peraga Edukatif (APE). Pada pendidikan Masa Emas yakni PAUD dan TK guru dituntut lebih proaktif dalam menggali potensi anak sejak usia dini.
Di Kabupaten Bojonegoro tidak sedikit guru yang mengajar di daerah pinggiran, yang jarak tempuh dengan tempat tinggal cukup jauh, dan membutuhkan beberapa jam untuk bisa sampai ke sekolah.
Terkait adanya surat dari Forum Komunikasi GTT/PTT K-2 yang berisi izin untuk tidak mengajar selama 6 hari kerja, Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro memberikan himbauan kepada Kepala UPT Pendidikan Wilayah I-XII dan Kepala SMP Negeri Kabupaten Bojonegoro.
Saat melakukan penilaian di Pasar kota Bojonegoro, tim penilaian memberikan beberapa catatan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro, untuk segera membenahi penataan pedagang liar yang berada luar pasar.