Pemerintah berencana mewajibkan PT Pertamina (Persero) menjual Premium di semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kebijakan tersebut akan tertuang dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).
Maraknya kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak, membuat seluruh elemen turut prihatin, sehingga mereka mengadakan diskusi untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Acara yang diinisiasi Pita Merah diadakan di Matoh Guest House jalan Pondok Pinang Sukorejo Bojonegoro, Selasa (18/7/2017) malam.
embaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bojonegoro mengajukan remisi lebaran Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah kepada 148 narapidana (napi). Dari jumlah itu remisi untuk 126 napi sudah turun, sedangkan 22 diantaranya masih harus menunggu.
Aliansi Masyarakat Pengawas Keadilan (AMPK) di Bojonegoro terus mengawal kasus KDRT yang menimpa Rodliyah (37), warga Desa Cangaan Kecamatan Kanor.
Pemandangan calon anggota baru Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah (Risma-JT) sedang melaksanakan pengabdian (baca: KKN untuk Mahasiswa) dalam bentuk kamping ke beberapa masjid –di Semarang– sungguh patut untuk diapresiasi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro berharap, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) bisa menyediakan premium. Di moment lebaran arus balik dipastikan permintaan premium tinggi.
eristiwa persekusi kini tengah menjadi sorotan publik. Pemburuan yang dilakukan terhadap seseorang atau kelompok secara sewenang-wenang itu menyasar pihak tertentu. Salah satu kasus yang terbaru adalah menimpa remaja, M (15) di Jakarta Timur.
Nasib malang menimpa M.Nur Cahyo (17) remaja asal Desa Sraturejo Rt/Rw 01/03 Kecamatan Baureno, Bojonegoro itu siang tadi anak dari pasangan Sucahyono dan Kasemi ini ditemukan tengelam di embung desa setempat, Rabu (31/5/2017).
Angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bojonegoro, setiap tahunnya masih saja terus terjadi. Sehingga perlu pendampingan dan penyadaran agar kasus tersebut tidak terulang kembali, karena seluruh lapisan mempunyai peran dalam menanggulangi terjadinya kasus yang menimpa perempuan dan anak di Kota Ledre.
Meskipun pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sudah mencanangkan program ramah HAM, namun kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Ledre masih sering terjadi. Ironisnya kasus yang melibatkan perempuan dan anak tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya.