Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengizinkan daerah di wilayah PPKM level 2 melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas 50 persen.
Helikopter yang menurunkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Lapangan Desa Simorejo, Kecamatan Kanor menjadi perhatian warga. Bahkan tidak sedikit yang dijadikan latar belakang untuk berfoto.
Dalam rangka memperingati hari ibu 2021, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sekaran, Kecamatan Balen, bersama dengan Mahasiswa KKN dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), menggelar lomba cipta menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Balita.
Kementerian Perdagangan menjamin ketersediaan kebutuhan beras nasional sepanjang tahun 2021, melalui serapan Bulog untuk gabah dan beras petani.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Perinaker) menggelar kegiatan Optimalisasi Koordinasi dan Pengawasan Sistem Informasi SIINas.
Uji coba tatap muka sekolah yang mulai berlangsung selama awal bulan September kini banyak aktifitas di sekolah yang mulai ramai. Dengan adanya PTM terbatas, siswa siswi Bojonegoro tampak sangat antusias.
.jpg)
Selama tiga pekan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas jenjang pendidikan menengah telah dilaksanakan di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2, salah satunya Kabupaten Bojonegoro.
Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas tingkat SMA/SMK di Kabupaten Bojonegoro, sejak akhir Agustus 2021 terus dipantau dengan ketat. Sejumlah sekolah telah melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Percobaan sistem pembelajaran tatap muka yang saat ini sedang berlangsung membuat beberapa penjualan seragam sekolah maupun alat tulis menulis alami peningkatan yang cukup pesat. Dikarenakan selama masa pandemi pembelajaran dilakukan secara daring atau di rumah saja, sehingga membuat banyak siswa merasa antusias mengikuti pembelajaran tatap muka secara normal.
Konflik agraria yang beririsan dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Umum (Perum) Perhutani, dan PT Perkebunan Nusantara (Persero) (PTPN), penyelesainnya harus dipercepat. Hal ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko, dalam rapat Rapat Koordinasi Peluang Penyelesaian Konflik Agraria terkait HGU PTPN, yang dihadiri oleh Kementerian BUMN dan Kementerian ATR/BPN.