Kinerja dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pilkada serentak 2018 dinilai oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sudah bagus dan semua bekerja secara baik. Evaluasi itu dilakukan atas dasar undang-undang yang berlaku.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bojonegoro resmi melantik 1290 Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 84 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pemilu nasional 2019. Kamis (8/3/2018) di Alun-Alun Kota Bojonegoro.
Rencananya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di desa akan diperpanjang sekaligus Pemilu 2019. Namun untuk ketua PPK dimungkinkan tidak masuk nominasi dan bisa saja diganti.
Pengurus baru Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Bojonegoro resmi dipilih. Pemilihan tersebut dilakukan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Minggu (4/3/2018).
Kongres untuk memilih ketua umum Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Bojonegoro periode 2018-2021 di gelar di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Minggu (4/3/2018) siang.
Seleksi Persibo Bojonegoro ternyata sangat diminati oleh banyak pemain di Jawa Timur, bahkan juga ada yang datang provinsi Jawa Tengah. Sejak hari pertama seleksi, Senin (26/2/2018) kemarin, peserta seleksi tim yang berjuluk Laskar Angling Dharma tersebut mencapai 340 pemain dan pada hari kedua tadi ada 75 pemain baru.
Tugas berat memajukan dunia pendidikan bakal diemban oleh jabatan baru seluruh Kepala Sekolah (Kasek) Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke depan. Pasalnya, dunia pendidikan saat ini dinilai belum banyak memberikan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas.
Jangan pikir perhiasan emas tak akan memudar. Kalau Kamu tak pandai merawat, dan memakainya dengan cara yang 'jorok', jangan harap perhiasan akan terlihat mengilau.
Melihat tim kebanggaan masyarakat Bojonegoro yang hingga kini belum terbentuk, salah satu suporter fanatik Persibo Bojonegoro, Curva Nord, memberikan ultimatum kepada Manajemen Laskar Angling Dharma agar segera membentuk Persibo Bojonegoro.
Tidak sedikitnya dana yang dikelola oleh pemerintah desa, membuat banyak pendamping ditugaskan membantu penggunaan dana tersebut. Sehingga perlunya evaluasi untuk pendamping desa sangat dimungkinkan, terutama pihak kecamatan, karena banyaknya kepala desa di Kabupaten Bojonegoro yang tersandung hukum dugaan kasus korupsi dana di desa.