Pasca pengakuan bakal calon Gubernur Jawa Timur yang gagal maju, La Nyala Mataliti terkait mahar politik. Dimungkinkan di Kabupaten Bojonegoro ada kasus serupa, tetapi Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro belum menemukan dugaan mahar politik yang terjadi di Kota Ledre.
Peningkatan perekonomian di Kabupaten Bojonegoro ikut mempengaruhi masih tingginya minat poligami warganya. Di tahun 2017, menurut data pengadilan agama (PA), jumlah suami yabg nengajukan poligami sebanyak tujuh kasus.
Mendekati masa pendaftaran pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro mendatang. Polres melakukan apel kesiapan personil dan simulasi pengamanan, mulai tahapan awal Pilkada serentak 2018 di Kota Ledre.
Nasib menyedihkan dialami Purwanto (47) warga Desa Mojoranu RT.18/RW.05 Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, dia bersama anaknya ditinggal sang istri tercinta, Baniatul Chairiyah (34) yang tak diketahui kemana perginya, hingga saat ini belum kembali.
Peta perpolitikan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 masih penuh sengkarut. Bahkan, dari sekian figur yang menampakkan diri, baru satu pasang calon yang tenang, yakni Anna Muawanah dan Budi Irawanto yang diusung rencana koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDIP.
Selain banyaknya warganet yang diadukan ke polisi dengan pasal-pasal dalam UU ITE di tahun 2017, hal ini perlu dijadikan pelaran bersama. Apalagi di tahun 2018 menjadi tahun politik, termasuk di Kabupaten Bojonegoro, sehingga warganet (masyarakat pengguna internet) harus bijak dalam menggunakan ITE (informasi teknologi).
Jumlah partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2019 di Bojoneoro semakin banyak. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Bojonegoro mencatat ada 18 parpol yang ikut verifikasi.
Peningkatan perekonomian di Kabupaten Bojonegoro ikut mempengaruhi jumlah masih tingginya akan pengajuan poligami. Terbukti para suami yang perekonomiannya meningkat, kebanyakan yang mengurus ijin poligami ke kantor Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Bojonegoro.
Menjelang dinamika Pemilihan Bupati (Pilbup) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) serentak termasuk di Kabupaten Bojonegoro, Gubernur Jawa Timur, menegaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang berpolitik dalam pelaksanaan Pemilu serentak tersebut.
Menjelang pendaftaran Bakal Calon Bupati (Bacabup) - Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) Bojonegoro, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Bojonegoro mengadakan rapat kerja daerah (Rakerda), di kantor partai setempat, Selasa (28/11/2017). Dalam agenda tersebut, seluruh pengurus dan kader partai berlambang beringin diminta mendukung siapapun yang direkomendasi petinggi partai.