Setelah pengumuman hasil seleksi adiministrasi calon pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), sempat ditunda dari jadwal awal pada tanggal 30 Oktober 2017, akhirnya pengumuman hasil tersebut dipublis Kementerian Sosial (Kemensos) Ripublik Indonesia (RI) dengan nomor surat: 09/LJS.JSK.TU.PANSEL/10/2017. Mengenai hasil seleksi SDM pelaksana Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun 2017.
Pasca pelaksanaan tes tulis beberapa kemarin Sabtu (28/10/2017), hasil tes calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) secara resmi diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, Senin (30/10/2017). Dari jumlah peserta setiap kecamatan yang bervariasi, diambil 10 besar untuk mengikuti tes wawancara berikutnya.
Wajah Riska tampak panik. Sebab, hari ini, Senin, (30/10/2017) sebenarnya ada jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi calon pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial ( Kemensos) RI.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro tidak hanya mengumumkan calon PPK yang lolos administrasi. Namun KPU juga membuka tanggapan masyarakat yang mendapati calon PPK maupun PPS yang tidak layak.
Setelah proses pendaftaran calon PPK dan PPS beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro akan menyelenggarakan tes PPK di Unigoro, Jum'at (27/10/2017) siang, untuk diambil 10 besar.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro sudah menutup proses pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Setidaknya dari jumlah peserta yang mendaftar melebihi kebutuhan.
Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi (PKPT) IPNU-IPPNU Stai At-tanwir mengelar kegiatan pengkaderan Masa Kesetiaan Anggota (Makesta) yang berlangsung selama 3 hari dan bertempat di Pondok Pesantren Misbahudin, Desa Ngemplak, Kecamatan Baureno, Bojonegoro. (19-21/10/17).
Puluhan Pengurus PKK Desa Ringintunggal, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro mengunjungi Fasilitas Produksi Lapangan minyak Banyuurip, Rabu (18/10/2017). Ibu-ibu dari desa terdekat proyek negara tersebut berkesempatan melihat alat produksi minyak mentah secara dekat.
Transaksi kredit di Bojonegoro mayoritas menggunakan agunan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Barang jaminan yang kecil dan tidak terlalu dibutuhkan saat di rumah itu mendominasi sampai 80 persen dibanding jaminan lainnya.
Bagi peserta calon PPK dan PPS yang sudah dua kali menjabat, diharapkan tidak mendaftar lagi. Jika itu terbukti dipastikan gugur, hal tersebut sesuai peraturan KPU nomor 12 tahun 2017, perubahan atas peraturan KPU nomor 3 tahun 2015 tentang tatakerja KPU provinsi, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Kabupaten/Kota, pembentukan dan tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Wakikota.