Pemkab Bojonegoro mendorong masjid menjadi pusat pembentukan karakter, iman, dan benteng perlindungan anak. Yakni dengan menggelar kegiatan Pembinaan Standardisasi Masjid menuju Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (23/6/2026).
Komitmen dalam mengawal isu kemanusiaan berbuah apresiasi bergengsi. Ketua Asosiasi Perempuan Penyelamat Anak (APPA) Bojonegoro, Nadhifatul Hima, menerima penghargaan Angling Dharma Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Award Kabupaten Bojonegoro atas dedikasinya dalam perlindungan perempuan dan anak.
Surat Keputusan Bersama (SKB) Tujuh Menteri Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial di Jalur Pendidikan Formal, Nomformal, dan Informal, telah ditandatangani. Anak-anak dan pelajar di Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI) secara lebih bijak dalam kegiatan belajar.
Kebijakan pemerintah yang membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap sejumlah platform digital berisiko tinggi mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari legislatif hingga pegiat perlindungan anak.
Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terus berupaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Yakni dengan melakukan beberapa langkah diantaranya sinergi dengan Forkopimda dan stakeholder terkait hingga tingkat desa.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Bojonegoro menggelar sosialisasi dan diskusi dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-97 di Panti Marhaen Dr. Taufik Kiemas, Jalan HOS Cokroaminoto, Bojonegoro, Rabu (31/12/2025).
Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Bojonegoro menggelar Pelatihan Paralegal dan Launching Posbakum (Pos Bantuan Hukum) pada Minggu (14/12/2025). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Dakwah lantai 2 Kantor PDM Bojonegoro ini diikuti oleh Pimpinan Cabang Aisyiyah serta Ketua MHH se-Kabupaten Bojonegoro.
Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro menegaskan langkah strategis dalam melindungi perempuan dan anak melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro dan lima mitra organisasi keagamaan serta pendidikan. Penandatanganan yang berlangsung pada Jumat (5/12) di ruang PTSP PA Bojonegoro, disaksikan langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya, Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan resmi atas Pendapat Gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) Kabupaten Bojonegoro mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro untuk menyediakan layanan online dan shelter bagi korban kekerasan anak.