Setidaknya masih ada sebanyak tujuh desa di Kabupaten Bojonegoro yang belum melantik perangkat desa terpilih. Sehingga, setelah adanya Surat Peringatan (SP) 2 beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali melayangkan SP 3 kepada desa yang belum melantik tersebut.
Meskipun sudah dikeluarkan Surat Peringatan (SP) 2 yang ditandatangani Bupati Bojonegoro, Suyoto untuk melantik perangkat desa terpilih, namun masih ada tujuh desa yang belum melantik. Sehingga tujuh kepala desa tersebut akan menerima SP 3 dalam waktu dekat ini.
Bupati Bojonegoro Suyoto memberikan motivasi dan materi yang bertajuk "How Bojonegoro is Building Trust With Our Citizens " kepada perangkat desa baru, di Ruang Angling Dharma Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Aparatur Pemerintah Desa (hasil pengisian perangkat desa yang digelar tahun 2017) ini mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), Senin (12/2/2018) di Pendopo Malowopati.
Perangkat desa baru yang sudah dilantik, mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dan pemahaman tugas fungsinya di pemerintahan desa. Sehingga mengetahui tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai perangkat desa dalam membantu pemerintahan di desa.
Majlis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro menolak eksepsi (keberatan) yang dilakukan tergugat II (Khamim) selaku ketua tim pengisian perangkat desa serentak tingkat kabupaten. Penolakan itu setelah dilakukan putusan sela pada Selasa (6/2/2018) kemarin.
Gugatan yang dilakukan oleh perserta pengisian perangkat desa, Ahmad Bagus Kurniawan kepada tim pengisian perangkat desa kabupaten memasuki tahap putusan. Namun, majlis hakim memberlakukan putusan sela, Selasa (6/2/2018) kemarin.
Dari ratusan desa di Kabupaten Bojonegoro yang melakukan pengisian perangkat pada 2017 lalu, hingga kini masih ada sembilan Kepala Desa (Kades) yang bandel belum melantik perangkat desa terpilih. Sehingga kesembilan kades mendapat kartu kuning atau peringatan kedua dari Bupati Bojonegoro Suyoto.
Merasa tak ditanggapi Kejaksaan Negeri (Kejari), beberapa warga Trojalu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro yang beberapa waktu lalu melaporkan Kepala Desa (Kades) mereka dengan dugaan korupsi mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Senin (5/2/2018).
Sampai akhir Januari 2018, setidaknya masih ada sembilan desa di Kabupaten Bojonegoro yang belum melantik perangkat desa terpilih. Dimungkinkan sembilan Kepala Desa (Kades) di daerah tersebut terancam diberhentikan sementara waktu.