Pelaku usaha lokal di sekitar wilayah operasi hulu migas dituntut semakin adaptif menghadapi perubahan regulasi dan sistem pengadaan yang kian terdigitalisasi. Kemampuan memenuhi standar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga menguasai sistem pengadaan digital menjadi bagian penting agar kontraktor daerah tetap mampu masuk dan bertahan dalam rantai pasok industri migas.
Setelah libur Idulfitri selesai, Kementerian Agama RI (Kemenag RI) melakukan percepatan perumusan strategi pengadaan dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini dilakukan guna mendukung tata kelola kepegawaian yang transformatif.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang pada pokoknya menyatakan untuk mengharuskan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPn), untuk melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Bertempat di Partnership Room lantai 4 Gedung Pemerintah Kabupaten Boonegoro (05/12/2018) diadakan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Workshop Implementasi SPSE Versi 4.3.