Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Bojonegoro pecahkan rekor laporan akhir tahun setebal 4.387 halaman atau 50,01 Centimeter. Berkas lporan akhir tahun tersebut adalah rekam jejak pendampingan para Pendamping Desa selama tahun 2020.
Sebanyak 2,088 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengundurkan diri dari program tersebut karena sudah mampu.
Pendamping desa yang tergabung dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT) yang ada di Kabupaten Bojonegoro tidak tinggal diam menyikapi wabah virus corona.
Tidak sedikitnya dana yang dikelola oleh pemerintah desa, membuat banyak pendamping ditugaskan membantu penggunaan dana tersebut. Sehingga perlunya evaluasi untuk pendamping desa sangat dimungkinkan, terutama pihak kecamatan, karena banyaknya kepala desa di Kabupaten Bojonegoro yang tersandung hukum dugaan kasus korupsi dana di desa.
Pasca viralnya video anak mabuk, BM (12) warga Dusun Piji, Desa Sumberejo, Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, yang berdurasi sekitar 2 menit itu. Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Bojonegoro mendatangi rumah anak tersebut, Selasa (16/1/2018) untuk memberikan arahan dan pendampingan.
Calon Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), mengikuti Ujian Kompetensi Bidang (UKB) di Aston Hotel Jalan MH. Thamrin, Bojonegoro.
Peserta calon pendamping pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial (Kemensos) RI tahun 2017 akan mengikuti Ujian Kompetensi Bidang (UKB) dan Psikotes
Mundurnya dua pendamping desa di Tenaga Pendamping Profesional Masyarakat Desa (TPPMD) disayangkan Pendamping Ahli (PA) Kabupaten Bojonegoro. Sehingga tenaga pendamping di Kota Ledre itu akan memberikan masukan kepada koordinator Pendamping Wilayah (KPW) Jawa Timur.
Usai pengumuman untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) terpilih, beberapa pendamping desa profesional di Kabupaten Bojonegoro mengundurkan diri. Setidaknya ada dua orang Tenaga Pendamping Profesional Masyarakat Desa (TPPMD) atau pendamping desa yang memilih menjadi PPK dan Panwascam.
Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, banyak rekrutmen Panwascam, PPL, PPK maupun PPS. Meski demikian, Tenaga Pendamping Profesional Masyarakat Desa (TPPMD) atau pendamping desa tidak diperbolehkan merangkap Panwas maupun penyelenggara pemilu.