Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro berupaya secara berkala meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembinaan dan monitoring dalam meningkatkan kualitas pelayanan, serta peningkatan profesionalitas aparatur.
Hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk lima jabatan Kepala Dinas (Kadin) di Kabupaten Bojonegoro, hingga saat ini masih belum jelas. Padahal, hasil assesment sudah diserahkan bupati.
Dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro purna tugas. Kedua PNS tersebut rata-rata mengabdi kurang lebih antara 20 sampai 30 tahun.
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan genap berusia 46 tahun pada 10 Januari 2019, jika dihitung dari fusi Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Murba, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katholik. Namun baru 1 Februari 1999, kata Perjuangan disematkan dalam nama partai dan mengubah nama PDI menjadi PDI-P. Sekaligus membedakan eksistensi 2 partai politik buah konflik politik pada masa itu, yaitu; PDI pimpinan Soerjadi dan kemudian Budi Harjono yang didukung penguasa Orba dengan PDI yang dipimpin Megawati Soekarnoputri.
12 Lembaga Madrasah Diniyah (Madin) dipastikan tak akan mendapat Bantuan Penyelenggara Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) tahun 2018. Hal itu disebabkan karena lembaga itu masih ada beberapa kesalahan teknis, sehingga pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Bojonegoro tidak bisa mencairkan bantuan.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, M Ibnu Suyuti enggan membeberkan data serapan anggaran Operasi Perangkat Dinas (OPD) hingga November 2018. Alasannya, takut disemprit oleh OPD.
Dinas Perdagangan (Disdag) Bojonegoro, menyediakan anggaran puluhan milyar untuk menyiapkan berbagai program di tahun 2019 mendatang. Anggaran besar puluhan milyar tersebur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro yang telah telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro beberapa waktu lalu.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, menyanyangkan tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Pembangunan (Silpa) pada tahun 2018 ini yang jumlah angkanya mencapai Rp1,3 Triliyun. Hal itu disebabkan dari pihak Operasi Perangkat Daerah (OPD) penyerapannya kurang maksimal, sehingga Silpa 2018 terbilang cukup besar dibandingkan Silpa pada tahun 2017 sebelumnya.
Kerja, kerja, kerja....! Menjadi penyemangat dan dorongan memenangkan Joko Widodo - Ma'ruf amin (Jokowi - Ma'ruf) di Kabupaten Bojonegoro. Termasuk Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARAJP) di Kota Ledre yang optimis menjadikan Jokowi Presiden RI 2019 - 2024.
Tahun 2018 ini ratusan Madrasah Diniyah (Madin) di Bojonegoro bakal mendapatkan dana dari program Bantuan Penyelenggara Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS), Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro, untuk kesejahteran guru dan murid Madin.