Polres Bojonegoro memasang himbauan larangan kegiatan dengan Sound Horeg yang dianggap dapat meresahkan masyarakat. Himbauan dengan banner cukup besar terpampang ditimur SPBU Kalianyar, Jalan Raya Bojonegoro-Babat. Foto diambil Jumat (22/8/2025).
Gedung Sport Center dan Pendopo Balai Aspirasi Masyarakat senilai Rp20 Miliar bakal dibangun di kompleks perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro. Dua bangunan ini, ditargetkan selesai akhir tahun 2025 ini.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPU SDA) terus melakukan berbagai upaya untuk mendukung ketahanan air dan irigasi pertanian. Pada tahun anggaran 2025, Pemkab membuat 7 embung baru.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak awal tahun 2025, pada masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Adriyanto.
Kabupaten Bojonegoro dipilih menjadi salah satu lokasi pelaksanaan studi lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VI dan VII Pola Kontribusi yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur pada Senin (11/8/2025) hingga Rabu (13/8/2025).
Ratusan anggota Pramuka Penegak dari berbagai pangkalan di Kabupaten Bojonegoro tampak sibuk mengumpulkan sampah. Tepatnya yang ada di sisi kiri Jembatan Glendeng yang membelah Bengawan Solo.
Di tepi Sungai Kalianyar dan sisi kiri Jembatan Glendeng yang membelah Bengawan Solo, ratusan anggota Pramuka Penegak dari berbagai pangkalan di Bojonegoro tampak sibuk mengumpulkan sampah. Di balik aktivitas sederhana ini, tersimpan pesan kuat tentang kepedulian terhadap lingkungan, seiring peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 dan Hari Pramuka ke-64.
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) menyusun kurikulum, silabus, dan modul Ngaji Fasolatan. Penyusunan ini berlangsung di Jakarta, 7 – 9 Agustus 2025. Penyusunan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan akademisi, praktisi pendidikan Islam, dan perwakilan PBNU.
Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro yang masih rendah atau 28,56%, membuat kalangan dewan bersuara. Mereka meminta untuk Pemkab Bojonegoro mempercepat penyerapan anggaran agar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak besar.
Hingga akhir Juli tahun 2025, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro baru mencapai 28,56%. Hal ini, bisa menjadi pemicu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang membengkak, jika tidak dilakukan percepatan anggaran.