Setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menetapkan Upah Umum Pedesaan (UUP) sebesar 1.005.000 rupiah pada tahun 2015 kemarin, kini, UUP yang berlaku untuk perusahaan yang berada di daerah yang tidak dilewati jalur Provinsi akan dihapuskan.
etelah beberapa waktu lalu mengisi Pj Bupati Bojonegoro, Supriyanto dianggap bekerja kurang maksimal. Sehingga anggota Komisi III DPR RI, Wihadi Wiyanto meminta Gubernur Jawa Timur untuk mengevaluasi kinerja Pj Bupati Bojonegoro yang baru beberapa bulan menjabat itu.
Selain diperintahkan berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kepada Daerah (Forkopimda) di Kabupaten Bojonegoro, Pj Bupati Bojonegoro, Suprianto dilarang mutasi jabatan. Namun, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Pemprov Jatim itu diminta memfasilitasi suksesnya pilkada serentak tahun 2018.
Setelah dipastikan menjadi pj Bupati Bojonegoro, Suprianto dilantik di gedung Grahdi Pemprov Jawa Timur, Selasa (13/3/2018), oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Pak De Karwo memerintahkan untuk segera melakukan koordinasi dengan Forum Pimpinan Kepada Daerah (Forkopimda) di Kota Ledre.
Setelah memimpin Kabupaten Bojonegoro dua periode, masa jabatan Bupati Bojonegoro, Suyoto sudah berakhir, Selasa (13/3/2018). Sehingga posisinya harus diganti Pj Bupati Bojonegoro, Suprianto sampai pelaksanaan Pilkada selesai dan pelantikan Bupati terpilih dilantik nantinya.
Jelang akhir jabatan, Bupati Bojonegoro, Suyoto mengundang para pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro untuk berpamitan, sekaligus mengucapkan banyak terima kasih kepada para pegawai yang selama ini turut membantunya dalam melaksanakan roda pemerintahannya, Minggu (11/3/2018).
Di setiap pertemuan pasti akan ada sebuah perpisahan, di dunia ini tidak ada yang abadi. Begitu juga yang terjadi di Kota Bojonegoro saat ini. Bupati Bojonegoro, Suyoto, tidak terasa sudah 10 tahun memimpin Kota Bojonegoro, masa jabatan beliau akan berakhir tanggal pada Senin (12/3/2018) depan.
Angin segar tengah menghampiri ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) yang ada di Bojonegoro, baik tingkat SD, SMP hingga SMA/SMK. Beberapa waktu lalu kabar gembira datang untuk GTT yang mengabdi untuk SMA/SMK, lantaran mulai tahun ini para guru yang sekarang di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tiap bulan akan mendapat tunjangan sebesar Rp.750 ribu tiap bulan selama 14 kali dalam setahun.
Sebanyak 2.788 Guru Tidak Tetap (GTT) dengan rincian jenjang SMP 315 orang dan SD 2.273 guru, Jumat (9/3/2018) kemarin mendapatkan Surat Keputusan (SK) Penugasan dari Bupati Bojonegoro, Suyoto, di GOR SMT Sukowati Kapas.
Setidaknya masih ada sebanyak tujuh desa di Kabupaten Bojonegoro yang belum melantik perangkat desa terpilih. Sehingga, setelah adanya Surat Peringatan (SP) 2 beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali melayangkan SP 3 kepada desa yang belum melantik tersebut.