Setelah melalui proses pembahasan bersama stekholder terkait maupun masyarakat, empat Rancanangan Peraturan Daerah (Raperda) akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Meskipun menunggu persetujuan Gubernur, namun ke depan tumpuan sektor-sektor tersebut semakin kuat.
Dalam rangkaian kemerdekaan RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jumat (14/8/2020), menggelar Rapat Paripurna Istimewa. Agenda rapat kali ini mendengarkan Pidato Presiden RI pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR/DPD RI tahun 2020.
Rapat paripurna pengesahan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bojonegoro kembali gagal disahkan, Rabu (18/3/2020). Setelah dalam pelaksanaan rapat paripurna tidak memenuhi quorum, padahal rapat tersebut sudah kedua kalinya diagendakan, karena sebelumnya batal pada Jum'at (13/3/2020).
Komitmen pemerintah dalam memajukan pendidikan terus dilakukan, sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro pada tahun 2020 akan diwujudkan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah Bojonegoro (BOSDA). Hal itu diungkapkan dalam jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bojonegoro, dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Rabu (20/11/2019).
Dalam rapat paripurna pembahasan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Selasa (24/9/2019), di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro berjalan alot. Selain berdekat mengusulkan pendapat, beberapa fraksi memili woul out (WO) dari ruang tersebut.
Setelah pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro beberapa waktu lalu, akhirnya jatah kursi wakil pimpinan sudah ada kepastikan. Sehingga setelah wakil pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro 2019-2024, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akan segera terbentuk.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Tahun Anggaran 2018 di Gedung DPRD setempat pada Rabu (12/6/2019) siang.
Pada hari Rabu (12/6/2019) DPRD Bojonegoro menggelar rapat paripurna nota Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ di Gedung DPRD Bojonegoro. Rapat harus diskors selama 15 menit. Lantaran LPJ seharusnya diserahkan langsung oleh Bupati Bojonegoro, Anna Mua'wanah, akan tetapi saat ini Bupati sedang kunjungan ke Inggris.
Dalam agenda rapat paripurna internal yang membahas penyampaian laporan pansus I, II, III dan IV pembahas LKPJ Bupati Bojonegoro 2018, di ruang rapat Paripurna DPRD, Rabu (8/5/2019), harus molor. Bahkan sampai pukul 13.00 WIB, peserta rapat belum kuorum sehingga harus menunggu anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang lainnya.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro 2018-2023 ditetapkan saat paripurna, Sabtu (23/2/2019), meski kemarin sempat tertunda lantaran banyak anggota dewan yang absen.