Data Desember 2025 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan bahwa Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah ASN terbanyak di Indonesia. Total ASN di wilayah ini mencapai 527.815 orang, yang terdiri dari 330.388 PNS dan 197.427 PPPK. Tingginya angka ini sejalan dengan besarnya jumlah penduduk serta kebutuhan layanan publik yang luas di provinsi tersebut.
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Diana AV Sasa, memberikan catatan kritis terhadap kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diumumkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Diana menyatakan mendukung semangat efisiensi energi yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar penerapannya tidak dilakukan secara merata di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengecualikan sektor pelayanan dasar dari kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu. Kebijakan tersebut merupakan inisiatif Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai upaya efisiensi energi di tengah fluktuasi harga global serta tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni, menyoroti efektivitas kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, kebijakan tersebut patut diapresiasi sebagai langkah adaptif di tengah ancaman krisis energi global. Sri Wahyuni menilai, respons Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjukkan kepekaan pemerintah daerah terhadap isu strategis yang sedang berkembang.
PT Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya menjaga distribusi BBM bersubsidi agar tetap tepat sasaran. Komitmen itu diwujudkan melalui langkah penertiban terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dinilai tidak menjalankan ketentuan dengan baik, termasuk salah satu SPBU di Kabupaten Jember yang kini tengah dalam proses penanganan terkait dugaan penyimpangan penyaluran Biosolar.
Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) akan menggelar Parade Oklik Ramadhan Bojonegoro 2026 pada Kamis (19/3/2026) pukul 19.00 WIB. Kegiatan dipusatkan di sepanjang Jalan P. Mas Tumapel, Bojonegoro. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda untuk memeriahkan bulan suci Ramadhan sekaligus melestarikan kesenian tradisional khas Bojonegoro.
Upaya memperkuat tata kelola dan transparansi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) terus dilakukan LAZISNU Bojonegoro. Salah satunya melalui kegiatan silaturahmi dan koordinasi yang digelar di Aula MWCNU Kecamatan Sumberejo, Minggu (1/3/2026).
Rencana pemberian insentif Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang ditempatkan di daerah mendapat tanggapan dari DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur rumah sakit di daerah.
Pengajuan tambahan penyertaan modal untuk PT Jamkrida Jawa Timur menjadi sorotan dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur. Pansus menegaskan bahwa tambahan modal tidak boleh diberikan tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan arah bisnis perusahaan tersebut.
Anggota DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, mendesak evaluasi dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul viralnya temuan telur rebus berlumur kotoran ayam di Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Insiden tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu reaksi publik.