Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro benar-benar mengawasi penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR). Perusahaan yang terlambat memberikan THR kepada karyawan akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan perusahaan kepada karyawan.
Di pertengahan Ramadan ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro mulai mengawasi penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR). Disperinaker mengimbau perusahaan untuk memberikan hak karyawan di momen Idul Fitri tersebut maksimal H-7.
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro akan membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR). Posko itu digunakan untuk tenaga kerja yang tidak belum mendapat THR H-7 sebelum Lebaran ataupun ada keluhan mengenai THR.
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro meminta perusahaan di Bojonegoro agar memberikan tunjangan hari raya (THR) paling lambat H-7 Lebaran. Bila tidak membayar THR, pihak Disperinaker akan memberikan sanksi tegas.
Untuk melakukan pembinaan kepada perusahaan sebelum Lebaran ini, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) menggelar acara dengan tema 'Pembinaan Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan' yang digelar di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Mamin, Rabu (24/5/2017).
Dalam rangka memperingati Hari Buruh sedunia (May Day), yang jatuh pada hari ini, Sanin (1/5/2017) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro melakukan tasyakuran sederhana dengan pemotongan tumpeng.
Untuk mengurangi angka pengangguran, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker) Bojonegoro akan menggelar job fair mini di tiga sekolah yakni SMKN Baureno, SMKN 3 Bojonegoro, dan SMK Negeri Purwosari.
Jumlah tenaga kerja asing di Kabupaten Bojonegoro tersisa 24 orang. Jumlah mereka berkurang seiring masa pekerjaan proyek enginering Migas di Bojonegoro sudah kelar.
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disnaker) Bojonegoro ikut mengawasi tenaga kerja asing yang masuk ke Jawa guna mengantisipasi adanya tenaga kerja asing ilegal atau tidak resmi.