Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bojonegoro melaksanakan monitoring dan evaluasi Januari-Mei bersama pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Kamis (23/5/2019). Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan kepatuhan kepesertaan perusahaan dan badan usaha dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menggelar Kegiatan Pasar Murah Program TJSL, Jumat (24/5/2019). Dengan menyediakan paket sembako sebanyak 400 (empat ratus) paket dengan nilai paket masing masing Rp92.000 berisi beras kualitas baik sebanyak 5 kilogram, gula pasir sebanyak 2 kilogram, minyak goreng 4 liter, kopi 1 bungkus, teh celup 1 kotak, perlindungan BPU selama 1 bulan.
Maraknya kasus dugaan kekerasan yang akhir-akhir ini menjadi momok dalam dunia pendidikan membuat hati para Mahasiswa Himpunan Program Studi (HMP) Pendidikan Keluarga Kenegaraan, IKIP PGRI Bojonegoro Menyelenggarakan Seminar dengan tema 'Payung Hukum Bagi Tenaga Pendidik', Kamis (25/4/2019).
Selain untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, BUMN seperti PT Pertamina (Persero) didirikan dengan tujuan untuk turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi mengumumkan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) tahap I tahun 2019. Namun, hanya dibuka untuk beberapa alokasi saja.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bojonegoro belum menerima aduan maupun laporan terkait dugaan pungutan liar (pungli) Pengangkatan Asisten Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro.
Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro meminta dugaan pungutan liar (pungli) Pengangkatan Asisten Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Bojonegoro diusut tuntas.
200-an anggota Forum Pegawai Tidak Tetap (FPTT) tenaga kesehatan Bojonegoro melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro di ruang paripurna DPRD setempat, Kamis (20/12/2018). Mereka meminta status PTT Kesehatan Bojonegoro diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Disamping itu, saat rekrutmen CPNS tahun ini kebanyakan tenaga kesehatan terhambat usia.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sigit Kusharianto yang didampingi Kadinkes, BKPP serta Komisi C DPRD Bojonegoro, saat menemui Forum Pegawai Tidak Tetap (FPTT) tenaga kesehatan Bojonegoro untuk audiensi tidak bisa berbuat banyak.
200-an anggota Forum Pegawai Tidak Tetap (FPTT) tenaga kesehatan Bojonegoro melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro di ruang paripurna DPRD setempat, Kamis (20/12/2018).