Komisi C DPRD Bojonegoro menyemprot sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang hanya melakukan penanganan bencana ketika telah memasuki darurat. Komisi C meminta para OPD agar melakukan mitigasi jangka panjang.
Rencana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Dana Abadi Lingkungan di Kabupaten Bojonegoro, harus tertunda. Rancangan peraturan daerah (Raperda) tersebut dikeluarkan dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.
Aplikasi Sistem Informasi Membangun Keamanan dan Ketertiban Desa (SIMBAK KADES) membawa Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, masuk dalam 10 nominasi terbaik Penilaian Sistem Keamanan Lingkungan (PIN SISKAMLING) Jaga Jawa Timur 2026. Aplikasi SIMBAK KADES Sukorejo menjadi salah satu inovasi yang dipantau tim penilai saat monitoring dan evaluasi lapangan di Balai Desa Sukorejo, kemarin.
Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Kabupaten Bojonegoro untuk zona barat berlangsung di Pondok Pesantren Tahfizul Qur’an Al Bahroin, Desa Pengkok, Kecamatan Padangan, kemarin. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pembinaan peserta secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Sebanyak 1.549 pelaku usaha kecil di Kabupaten Bojonegoro bakal menerima Bantuan Sosial (Bansos) Uang Usaha Ekonomi Produktif. Masing-masing penerima akan mendapatkan bantuan senilai Rp1 juta yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman di Kabupaten Bojonegoro. Sejak awal tahun hingga bulan September 2026, tercatat sebanyak 51 kejadian kebakaran hutan di wilayah setempat.
Selembar kain batik menyimpan lebih dari sekadar motif dan warna. Di balik setiap goresan canting, ada keterampilan, kreativitas, dan harapan untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri. Semangat itulah yang terus dijaga Pertamina melalui pembinaan UMKM yang bergerak pada usaha kerajinan batik, termasuk dengan membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk berkarya dan mengembangkan potensi.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 700/2003/412.100/2026 tentang Pencegahan Pungutan Liar, Gratifikasi, dan Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh penyelenggara layanan masyarakat bekerja secara transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk praktik koruptif.
Bersamaan momentum Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-349 tahun 2026, ada kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Melalui program pembebasan denda, wajib pajak dapat melunasi tunggakan PBB-P2 tahun pajak 2013–2025 tanpa dikenai denda.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya menyiapkan penataan area depan Stasiun Bojonegoro. Salah satu rencana yang dipersiapkan yakni memperluas kapasitas area parkir untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan.