Menag RI Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya terkait zakat yang menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia menegaskan, zakat tetap merupakan kewajiban individual (fardhu ‘ain) dan bagian dari rukun Islam yang tidak berubah kedudukannya.
Kementerian Agama bersama British Council menutup program Continuing Professional Development (CPD) di Auditorium H.M. Rasjidi Kementerian Agama. Program ini menjadi bagian dari kerja sama strategis Indonesia dan Inggris dalam pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru bahasa Inggris madrasah.
Kemenag RI menargetkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Raudhatul Athfal (RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Tahap I Tahun Anggaran 2026 sudah masuk ke rekening penerima sebelum lebaran.
Kemenag RI menindaklanjuti aspirasi guru madrasah swasta dengan mengusulkan 630 ribu formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kemenag juga memastikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang sempat terlambat pencairannya, akan dibayarkan.
Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR mengajak umat Islam untuk tetap menjaga persatuan dan saling menghormati apabila terdapat perbedaan dalam penetapan awal Ramadan 1447 H/2026 M. Seruan ini disampaikan usai Sidang Isbat penetapan 1 Ramadan di Jakarta, kemarin.
Hasil rukyatul hilal yang digelar serentak oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bersama berbagai instansi di seluruh Indonesia, Selasa sore (17/2/2026), membenarkan perhitungan hisab yang telah dilakukan sejak jauh hari. Hingga matahari terbenam, hilal tidak nampak di seluruh titik pemantauan, termasuk dalam kegiatan rukyat yang dilaksanakan Kemenag Bojonegoro bersama Badan Hisab Rukyat di kawasan perbukitan Kecamatan Kedewan.
Ditjen Pendis Kementerian Agama (Kemenag) RI, Suyitno menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembelajaran Pesantren Jenjang Dasar dan Menengah di Bulan Ramadan Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi. SE ini ditetapkan pada 13 Februari 2026.
Kemenag RI saat ini tengah menunggu terbitnya regulasi tentang pembentukan Ditjen Pesantren. Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan bahwa Keputusan Presiden terkait Ditjen Pesantren telah disetujui Presiden.
Kemenag RI menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru yang lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025. Penegasan ini disampaikan Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Republik Indonesia, Thobib Al Asyhar, dalam kanal YouTube Kemenag RI.
Kemenag RI telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1644 Tahun 2025 tentang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Selain penghulu, Kepala KUA kini dapat diisi juga oleh Penyuluh Agama Islam.