Sebanyak tujuk bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro, diundang mengikuti fit and proper test DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Jumat (18/8/2017). Hal itu dipastikan dalam surat resmi insturksi partai berlambang banteng untuk mengundang tujuh bakal calon tersebut.
Dalam rapat dengar pendapat (hearing) Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro bersama Paguyuban Kepala Desa, Senin (14/8/2017), saat penentuan pihak ketiga yang akan melaksanaan ujian perangkat desa harus melibatkan tim kabupaten dan pemerintah desa setempat.
Menjelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di Kabupaten Bojonegoro, Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Bojonegoro sudah melakukan persiapan. Selain silaturahim politik ke partai di Kota Ledre, juga belajar aturan Pemilu ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, Jumat (11/8/2017).
Setelah membuka pendaftaran Bakal Calon Bupati (Bacabup) Kabupaten Bojonegoro beberapa hari, akhir Juli kemarin menjadi batas akhir. Namun sebanyak empat Bacabup sudah mendaftar di partai.
DPD Partai Nasdem masih menunggu rekomendasi DPP Partai Nasdem, terkait Bakal Calon Bupati (Bacabup) yang akan dipilihnya. Sehingga partai mengadakan rapat konsolidasi di kantor DPD Partai Nasdem Bojonegoro, Selasa (25/7/2017).
Setelah dilakukan beberapa tahapan seleksi Pengawas Pemilu, dari 63 orang pendaftar Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro, hanya menyisakan 6 orang. Mereka akan mengikuti seleksi akhir sebelum ditetapkan.
Berbagai persiapan terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Termasuk sekarang ini melakukan pemutahiran data pemilih.
Sinyal koalisi dua partai politik (Parpol) di Kabupaten Bojonegoro, ditunjukan DPC Hanura dan DPC PKPI. Kedua parpol mulai merapatkan barisan jelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Bojonegoro 2018 mendatang.
eskipun Juni ini mulai dilakukan tahapan pendaftaran Panwaskab (Panitia Pengawas Kabupaten), termasuk di Kabupaten Bojonegoro. Namun penganggaran penggunaan dana belum disahkan dan masih dilakukan koordinasi Bawaslu Provinsi dengan Pemkab Bojonegoro.
Berbagai persiapan terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, menjelang pelaksanaan pemilihan serentak. Termasuk kebutuhan scanner untuk mempercepat penghitungan suara berdasarkan form C1, setelah pemungutan suara.