Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Bojonegoro menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini dijalankan pemerintah. KPI menilai, pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini semakin jauh dari tujuan awal dan perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Puluhan perempuan di Kabupaten Bojonegoro menggelar aksi damai di Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro. Aksi damai ini, merupakan cara puluhan perempuan dari lintas organisasi untuk memperingati Hari Kartini, Selasa (21/4/2026).
Kebijakan pemasangan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah penerima bantuan sosial oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menuai sorotan dari berbagai kalangan. Sebab, penempelan stiker itu, disebut berpotensi bullying ke anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Tayangan Xpose Uncensored di Trans7 yang melukai kiai, santri dan keluarga Pondok Pesantren, terus disorot masyarakat luas. Terutama orang tua yang anaknya di Pondok Pesantren.
Tayangan di salah satu program televisi nasional, Trans7, disorot Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur, yang dinilai mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) serta menyebarkan informasi yang menyesatkan terkait kehidupan di pondok pesantren.
PT Pertamina (Persero) terus memperbaiki kinerja, salah satunya dengan akan melakukan merger tiga anak usahanya, yakni Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional dan Pertamina International Shipping (PIS).
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Timur turut menyoroti terjadinya kekerasan kepada perempuan yang dilakukan Owner Kafe di Kabupaten Bojonegoro ke mantan karyawannya.
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur mengimbau para peserta Pemilu 2024 untuk menggunakan media penyiaran berizin selama masa kampanye.
Angka perceraian dan pernikahan dibawah umur cukup tinggi di Kabupaten Bojonegoro. Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) mengatakan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan perkara tersebut.
Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) melakukan survei jajak pendapat masyarakat Indonesia terhadap peulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 dan persepsi masyarakat terhadap politik Indonesia. Survei tersebut, dilakukan pada 20-27 Desember 2020, dengan jumlah responden 1.225 orang tersebar secara provosional di 34 provinsi di Indonesia.