Dari 1.262 koperasi yang ada di Kabupaten Bojonegoro, ada ratusan koperasi yang terancam macet dikarenakan banyak pinjaman macet sehingga keberadaan koperasi itu terancam gulung tikar atau tutup.
Koperasi di Kabupaten Bojonegoro jumlahnya mencapai seribuan lebih. Namun tidak semuanya koperasi tersebut bisa berkembang dengan baik. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (Dinas Koperasi dan UMKM ) Bojonegoro, Setyo Yuliono.
Sekitar 40 orang menghadiri pelatihan Penguatan Kapasitas Untuk Pengelola dan Staff Koperasi di Pusat Inkubasi Bisnis (PIB), Desa Ringintunggal, Kecamatan Gayam, Sabtu (18/05/19). Kegiatan yang didukung oleh operator Lapangan Migas Banyu Urip, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro, Elza D. Agustina.
Pembinaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) atau Usaha Ekonomi Produktif (UEP) terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Diharapkan lebih mampu memanajemen keuangan dalam pengembangan usaha.
Keberadaan koperasi syariah di Kabupaten Bojonegoro terus berkembang pesat, hal itu ditunjukkan banyaknya BMT Baitul Maal wa Tamwil yang dikelola pengurus Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai upaya peningkatan kapasitas, forum BMT Bintang Sembilan (FBBS) mengadakan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi syariah.
Memperingati Hari Ulang Tahun ke 42, Koperasi Kareb menggelar jalan santai bersama karyawan koperasi dan masyarakat, Minggu (28/10/2018).
Jumlah koperasi di Bojonegoro mencapai ribuan, namun dari keseluruhan koperasi yang ada ternyata tak semuanya mengantongi Nomor Induk Koperasi (NIK). Walaupun begitu, Dinas Koperasi dan UMKM Bojonegoro mendorong koperasi yang belum punya NIK untuk segera mendaftarkannya, data sementara untuk 2018 ini ada 10 koperasi yang sedang mengusulkan mendapatkan NIK.
Koperasi di Bojonegoro jumlahnya mencapai ribuan, meski begitu koperasi yang belum mengantongi Nomor Induk Koperasi (NIK) masih banyak. Oleh karenanya Dinas Koperasi dan UMKM Bojonegoro, mengimbau bagi koperasi yang belum mempunyai NIK untuk segera mengajukan ke Pusat.
Pengembangan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya perencanaan maupun konsep yang bagus. Namun payung hukum, Peraturan Daerah (Perda) perlu dibuat untuk mengembangkan koperasi tersebut.
Keberadaan koperasi di Kabupaten Bojonegoro dirasa sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang menjadikan berdaya. Sehingga wakil bupati (Wabup) Bojonegoro terpilih, Budi Irawanto berkomitmen akan memajukan koperasi.