Kementerian Agama menyatakan dukungan penuh terhadap proses pengalihan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur penyelenggaraan haji kepada Kementerian Haji dan Umrah. Dukungan tersebut disampaikan Menteri Agama dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang juga dihadiri Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abidin Fikri, menegaskan hingga saat ini Kerajaan Arab Saudi belum memberikan penjelasan resmi terkait dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rilis media, menyusul polemik yang berkembang di masyarakat akibat situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Di tengah dinamika penerbangan internasional akibat konflik di kawasan Timur Tengah, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bojonegoro memastikan hingga saat ini belum menerima laporan kendala terkait pemberangkatan maupun kepulangan jamaah umrah.
Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PD IPHI) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Kamis (25/12/2025). Kegiatan ini berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro dan menjadi forum konsolidasi sekaligus perumusan arah program kerja organisasi ke depan.
Kementerian Agama terus berikhtiar menemukan jemaah haji Indonesia yang dinyatakan hilang (ghaib) pada operasional haji 2025. Sebagai langkah terbaru, Kemenag menggelar tes DNA bagi keluarga jemaah ghaib guna mencocokkan spesimen keluarga dengan sejumlah jenazah yang belum teridentifikasi.
Kementerian Haji dan Umrah RI sudah membuka pelunasan biaya haji 2026 sejak Senin (24/11/2025) bulan kemarin. Pelunasan akan ditutup pada 23 Desember 2025 mendatang. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) mengatakan, pelunasan bisa dilakukan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) tempat jemaah sebelumnya melakukan setoran awal.