Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola, perlindungan jemaah, serta pencegahan haji non-prosedural dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Bojonegoro bersama BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memastikan seluruh relawan dan tenaga pendukung program terlindungi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pagelaran akbar AVC Men's Champions League 2026 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) semakin dekat, para pemain Jakarta Bhayangkara Presisi telah sampai di Kota Pontianak.
Barisan guru berdiri rapi di halaman sekolah. Satu per satu siswa kelas XII berjalan mendekat, menyalami, menunduk, lalu memohon doa restu. Tak sedikit air mata yang jatuh—dari siswa maupun guru. Momen itulah yang menjadi puncak haru dalam prosesi pelepasan siswa SMK Negeri Sugihwaras tahun pelajaran 2025/2026 di halaman sekolah setempat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membuka seleksi terbuka untuk mengisi lima kursi pejabat teras. Kelima jabatan ini, yakni kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Suasana sederhana namun penuh makna mewarnai perayaan kelulusan siswa di MAN 2 Bojonegoro. Sebanyak 213 siswa dinyatakan lulus dan dikembalikan kepada orang tua dalam prosesi yang berlangsung di halaman madrasah, disaksikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Bojonegoro, H. Amanulloh, Kasi Pendma, H. Sholihul Hadi, serta pengawas madrasah, Selasa (5/5/2026).
Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Gerakan Beternak Ayam Mandiri (Gayatri) di Kabupaten Bojonegoro dikabarkan menjual kandang dan ayam yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, berinisial STR, ditetapkan tersangka dugaan korupsi APBDes hingga BKKD oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Senin (4/5/2026).
Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, STR ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan dana desa, Senin (4/5/2026) petang.
Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro melakukan evaluasi terhadap program Gerakan Beternak Ayam Mandiri (Gayatri). Sebab, program yang digarap Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) ini, keuntungannya tidak realistis bagi keluarga penerima manfaat (KPM).