omisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bojonegoro mengingatkan kepada seluruh tim kampanye Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati yang masih akan menggelar kegiatan sosialisasi di masyarakat, agar tetap santun dalam kampanye bertepatan malam takbiran berlangsung.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro telah mengajukan kekurangan surat suara Pilgub akibat rusak. Kerusakan surat suara Pilgub sendiri sebanyak 639 keping.
Kabar mengejutkan datang dari pengadilan negeri (PN) Bojonegoro, Jumat (8/6/2018). Tiga oknum kades yang menjadi tahanan PN sejak Rabu (6/6/2018), kini diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing.
Agar pendistribusian logistik untuk keperluan pada hari pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 Juni 2018 berjalan lancar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro telah memetakan tempat yang merupakan daerah terpencil dan sulit dilalui kendaraan.
Memasuki tahapan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Bojonegoro, Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro terus melototi kegiatan pasangan calon (Paslon). Dalam proses pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), Panwaskab menyebut seluruh Paslon melanggar APK.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Pejahtera (PKS) Kabupaten Bojonegoro memberikan dukungan ke pasangan calon (Paslon) Soehadi Moeljono - Mitro'atin (Mulyo-Atine). Kepastian sikap tersebut dilakukan sendiri, meskipun tidak ada intruksi dari DPP PKS.
Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bojonegoro 2018, Kepala Desa (Kades) Bojonegoro mengadakan silaturrohim bersama di gedung Serbaguna, Kamis (5/4/2018). Kegiatan yang dihadiri para Kades di Kota Ledre tersebut untuk mendeklarasikan pemilu damai dan netral.
Tidak sedikitnya dana yang dikelola oleh pemerintah desa, membuat banyak pendamping ditugaskan membantu penggunaan dana tersebut. Sehingga perlunya evaluasi untuk pendamping desa sangat dimungkinkan, terutama pihak kecamatan, karena banyaknya kepala desa di Kabupaten Bojonegoro yang tersandung hukum dugaan kasus korupsi dana di desa.
Dari ratusan desa di Kabupaten Bojonegoro yang melakukan pengisian perangkat pada 2017 lalu, hingga kini masih ada sembilan Kepala Desa (Kades) yang bandel belum melantik perangkat desa terpilih. Sehingga kesembilan kades mendapat kartu kuning atau peringatan kedua dari Bupati Bojonegoro Suyoto.
Adanya kasus korupsi di beberapa desa di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan kinerja pendamping desa dipertanyakan. Karena itu, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menilai kinerja pendamping desa perlu dievaluasi, agar kejadian tersebut tidak kembali terjadi dan meluas ke desa yang lain.