Sidang dugaan korupsi yang menyeret Kepala Desa (Kades) Sukosewu, WPN, saat ini masih disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Sekitar 9 saksi sudah dihadirkan dalam persidangan.
Kasus dugaan korupsi yang menyeret Kepala Desa (Kades) Sukosewu, WPN, bakal disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Rabu (6/2/2019) mendatang.
Setidaknya 120 Kepala Desa (Kades) yang masa jabatannya di luar bulan Juli. Namun bulan Agustus paling banyak. Masa jabatan Kades yang berakhir di bulan Agustus dan September harus mengajukan cuti.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro telah mengajukan nota dinas. Namun masih dalam proses revisi. Hal itu kaitannya dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019.
Kepala Desa Sukosewu berinisial WPN terancam diberhentikan lantaran terjerat kasus hukum. Proses pemberhentian Kades tersebut masih dalam proses.
Penjabat (Pj) Kepala Desa Sukosewu saat ini adalah Kasi Pemerintahan Pemkab Bojonegoro, Martoyo. Ia menjabat Pj Kades Sukosewu baru beberapa hari lalu.
Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro melakukan penyelidikan dugaan kasus Kepala Desa (Kades) Glagahwangi berinisial HA, yang diduga menyalahgunakan anggaran desa.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro menyesalkan kasus dugaan korupsi ole Kepala Desa (Kades) Sukosewu. Kasus ini jelas menjadi catatan hitam tersendiri bagi DPMD.
Kasus dugaan korupsi menyeret Kepala Desa (Kades) Sukosewu, WPN. Ada tiga item anggaran yang diselewengkan berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Kasus dugaan korupsi yang menyeret Kepala Desa (Kades) Sukosewu, WPN, memasuki babak baru. Lantaran berkas perkara dilimpah ke Kejari Bojonegoro, Senin (14/1/2019).