Disahkannya Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), disambut gembira seluruh PPPK termasuk di Bojonegoro. Namun para honorer K2 di Kota Ledre masih menunggu pemberkasan.
Pasca diterbitkannya PP 49 tahun 2018, tentang manajement Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK), membuka sedikit angin segar bagi hononer eks K2. Namun mereka yang tergabung dalam FHK2 Kabupaten Bojonegoro yang mayoritas berusia 35 tahun keatas belum merasa diuntungkan.
Banyak tenaga honorer kategori dua (K2) tidak lolos tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Mereka gagal setelah tidak berhasil melampaui passing grade Tes Intelegensia Umum (TIU).
Meskipun permasalahan Tenaga Honorer Kategori 2 (THK 2) secara hukum sudah diakhiri tahun 2014 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2012, namun dalam realitanya masih ada persoalan. Terutama untuk sekitar 439 ribu lebih THK 2 yang tidak lulus seleksi di tahun 2013.
Harapan kategori II (K2) terus disuarakan agar bisa diakomodir dan diperhatikan pemerintah. Termasuk dalam audiensi dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, di Ruang Produktif Room Lantai 7 gedung Pemkab Bojonegoro, Sabtu (13/10/2018), K2 minta diperhatikan saat rekrutmen CPNS dan ada solusi alternatif lain.
Meskipun pemerintah kabupaten Bojonegoro, DPRD dan stekholder lainnya sudah mengupayakan, tetapi kegelisahan kategori II (K2) yang belum terjawab, karena tergantung kebijakan pusat. Sehingga solusi yang dirasa tepat, pemerintah pusat harus memberlakukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Proses perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khususnya Tenaga Guru Honorer K2 (THK2) di Bojonegoro diduga mengalami ketidaksesuaian administratif antara Permenpan RB dan BKN pusat. Oleh karena itu, belasan THK2 Bojonegoro, Selasa (9/10/2018) mendatangi Kantor DPRD Bojonegoro, untuk mengadukan hal tersebut.
Meskipun para honorer katagori II yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori II (FHK2) Kabupaten Bojonegoro, tidak henti-hentinya memperjuangkan nasib mereka. Namun setelah berbagai pertimbangan, K2 memastikan tidak mogok mengajar.
Ratusan guru honorer dari seluruh tingkat sekolah melakukan aksi longmarch dari depan gedung DPRD Bojonegoro menuju Pendopo Pemkab Bojonegoro, Kamis (27/9/2018). Mereka meneriakan beberapa tuntutan agar nasibnya diperhatikan oleh pemerintah. Salah satunya mengangkat K2 menjadi PNS tanpa tes dan batas usia.
Ratusan guru honorer dari seluruh sekolah tingkat SD hingga SMA melakukan aksi longmarch dari depan gedung DPRD Bojonegoro menuju Pendopo Pemkab Bojonegoro, Kamis (27/9/2018). Mereka meneriakan beberapa tuntutan agar nasibnya diperhatikan oleh pemerintah.