Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperkuat akurasi data sosial ekonomi sebagai dasar penyaluran program kesejahteraan atau bantuan sosial (Bansos). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Rabu (21/1/2026).
Penempelan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bojonegoro terus menjadi sorotan publik. Sebab, kebijakan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama terkait dampak psikologis dan sosial bagi penerima bantuan.
Buntut polemik pemasangan stiker “Keluarga Miskin” bagi keluarga penerima bantuan sosial (Bansos) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bojonegoro, Dinas Sosial (Dinsos) berujung meluncurkan layanan aduan melalui aplikasi WhatsApp.
Kebijakan penempelan stiker “Keluarga Miskin” yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengacu terhadap Data Kemiskinan Daerah (Damisda) semester 1 tahun 2025.
Langkah Pemkab memasang stiker miskin di rumah keluarga penerima manfaat (KPM) bansos bertujuan untuk transpansi sekaligus memastikan bansos tepat sasaran.
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro berjanji segera memperbaiki data kemiskinan. Hal ini, buntut penempelan stiker “Keluarga Miskin” yang disebut salah sasaran dan menjadi perbincangan masyarakat Kabupaten Bojonegoro.
Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Sidak tersebut, memastikan secara langsung kelayakan keluarga penerima manfaat (KPM) yang ditempeli stiker “Keluarga Miskin”, Selasa (6/1/2026).
Pemasangan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menuai pro-kontra di berbagai platform media sosial (Medsos) maupun secara langsung. Sebab, stiker tanda penerima bantuan dari pemerintah itu, disebut-sebut salah sasaran.
Stiker “miskin” mulai dipasang di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial di Kabupaten Bojonegoro. Dengan langkah ini, Pemkab Bojonegoro dapat memastikan kelayakan penerima dan masyarakat turut terlibat pengawasan dan validasi program agar tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disdagkop UM) menyelenggarakan bimbingan teknis penilaian kesehatan koperasi menuju Koperasi Sehat tahun 2025. Kegiatan ini dirangkai dengan penyerahan sertifikat Koperasi Sehat. Kegiatan berlangsung di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Senin (1/12/2025).