Imbauan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) agar siswa tidak lagi diberikan Pekerjaan Rumah (PR) memang menuai pro-kontra di masyarakat, meski begitu Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro menilai, bahwa siswa di Bojonegoro masih perlu diberikan PR bagi sekolah yang belum melaksanakan Full Days School (FDS).
Full Days School (FDS) di Bojonegoro untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum sepenuhnya diberlakukan, meski begitu Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro telah memetakan sekolah yang siap untuk melaksanakan FDS.
Meski kebijakan terkait Full Days School (FDS) atau sekolah lima hari masih menjadi polemik, di Bojonegoro ada beberapa Sekolah Dasar (SD) yang sudah menerapkan sistem FDS.
Meski Penerapan sekolah lima hari atau Full Days School di Bojonegoro belum ditetapkan, namun tidak dipungkiri Dinas pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro mengakui ada beberapa sekolah sudah mulai menerapkan pemberlakuan FDS di tingkat Sekolah Dasar (SD)
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim) menginstruksikan kepada seluruh Banom (jajaran) di Pengurus Cabang (PC) untuk menggelar aksi penolakan, terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 tahun 2017 tentang Lima hari Sekolah atau Full Day School (FDS). Hal tersebut, langsung direspon cepat oleh Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) Bojonegoro, terkait penolakan terhadap peraturan Kemendikbud tersebut.
Menanggapi wacana Full Days School, tentu ada dampak negatif dan positif dalam penerapan sistem Full Day School (FDS) atau sekolah 9 jam dalam 5 hari, yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI. Menilai dari sisi positifnya untuk memaksimalkan belajar terlebih meningkatkan potensi siswa.
Saat pelaksanaan Kajian Ramadhan yang diselenggarakan PD Muhammadiyah Bojonegoro, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, yakni terkait sekolah lima hari dengan sistem pembelajaran yang dikenal dengan Full Days School (FDS).
Keputusan yang dilontarkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan baru Prof. Dr. Muhadjir Effendy tentang Full Day School (FDS) menuai kontroversi dan membuat gaduh di masyarakat. Nantinya kalau gagasan ini diterapkan, selama seharian penuh, siswa akan berada di bangku sekolah. Tujuannya menurut menteri Muhajir Effendy adalah untuk membentuk karakter siswa. Alasan lain, karena ketika siswa pulang lebih dini, pergaulan siswa tidak terkontrol kedua orang tua sibuk bekerja dan baru pulang sore hari. Akibatnya, siswa bebas keluyuran di luar rumah dan akan melakukan banyak perbuatan negatif tanpa ada pengawasan dari orang tua.
Program Menteri Pendidikan yang akan memberlakukan Full Day School (FDS) dipastikan mengganggu pembelajaran lain, termasuk keagamaan. Sebab, selama ini pendidikan dhiniyah di desa-desa berlangsung pada sore hari.
Terkait akan diberlakukannya Full Day School (FDS), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) terus menyerap aspirasi di bawah. Salah satunya dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Bojonegoro-Tuban yang dilakukan anggota legislatif dari Partai Kebagkitan Bangsa (PKB), DR. Hj. Anna Mu'awanah.