Ribuan warga masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya pagi ini mengikuti jalan sehat di area Alun-Alun Bojonegoro. Jalan sehat dalam rangka Hari Koperasi ke-77 tahun 2024 ini, mendapat antusias tinggi dengan tingkat partisipasi sekitar 7000 orang.
Memeriahkan Family Gathering (temu kelompok), Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) Kapas Sejahtera Bersama menggelar senam sehat berhadiah bersama Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Sabtu (27/7/2024).
Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro(PDKB) Bisa mengikuti Pameran Kearifan Lokal di Desa Nglumber, Kecamatan Kepohbaru mulai hari Selasa - Kamis (16-18/7/2024).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, harus membayar tagihan listrik lampu penerangan jalan sebesar Rp2,7 miliar per bulannya. Tercatat Kabupaten Bojonegoro memiliki setidaknya 31.326 lampu penerangan jalan yang tersebar di seluruh Kecamatan.
Libur sekolah akan segera berakhir. Para orang tua dan siswa mulai menyiapkan berbagai keperluan sekolah untuk menyambut tahun ajaran baru 2024/2025, salah satunya ialah seragam sekolah.
Sebanyak 700 personel gabungan bakal dikerahkan dalam mengamankan kegiatan selama bulan suro di Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya, pada bulan Muharram ini akan ada beberapa kegiatan yang digelar oleh sejumlah perguruan silat.
Kasus perselingkuhan menjadi salah satu penyebab perceraian terbanyak ke tiga di Bojonegoro dalam waktu lima bulan terakhir. Dari total 1.227 perkara perceraian per 31 Mei 2024. Sekitar 186 perkara disebabkan karena kasus perselingkuhan yang berujung pada perceraian.
Angka kasus perceraian di Kabupaten Bojonegoro masih terbilang tinggi tahun demi tahun. Sejak Januari hingga Juni 2024 ini, tercatat di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro ada 1.227 kasus perceraian di Kota Migas (sebutan lain Bojonegoro).
Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita mendengar berbagai keluhan masyarakat mengenai keberadaan pajak. Ungkapan bernada keberatan sering dilontarkan oleh beberapa oknum masyarakat terkait adanya beragam pajak yang diterapkan oleh pemerintah mulai dari pajak pendapatan (PPn), pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), termasuk pajak kendaraan bermotor dan lain-lain. Kondisi ini sangat mempengaruhi efektifitas penerimaan pajak. Jargon “rakyat bijak, taat bayar pajak†hingga kebijakan tax amnesti yang dikeluarkan pemerintah belum sepenuhnya mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang baik dan bijak.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro hari ini menggelar agenda Stakeholders Day 2024 bersama segenap satuan kerja (satker) wilayah Bojonegoro dan Lamongan.