Dirjen Dukcapil Kementrian Republik Indonesia, memerintahkan Kepala Dinas atau Kepala Biro yang membidangi administrasi kependudukan untuk melakukan koordinasi, dan pemantauan pelaksanaan pelayanan Dukcapil di Kabupaten/Kota pada Hari Libur/Tanggal Merah 8, 9, 10, 11, dan saat Pemilu 14 Februari mendatang.
Banyaknya informasi yang beredar di sosial media (medsos) terkait syarat untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus menyertakan sertifikat atau kartu bukti vaksin membuat banyak yang bertanya-tanya.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Bojonegoro bersama petugas kecamatan bekerja sama mendatangi rumah warga yang difabel dan manula untuk melakukan perekaman e-KTP. Hal ini adalah bentuk upaya dari Dispendukcapil jemput bola terkait administrasi kependudukan.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Bojonegoro tetap melayani pengurusan administrasi kependudukan secara manual. Walaupun sebelumnya telah meluncurkan aplikasi pelayanan online, yaitu Sistem Informasi Online Dokumen Kependudukan (SI N'DUK).
Warga yang ada di wilayah Kecamatan Dander mendapat kemudahan dalam melakukan perekaman untuk Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Hal itu juga sebagai upaya untuk mensukseskan pemilihan umum Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim tahun ini.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Bojonegoro mulai saat ini tak lagi menerbitkan Surat Keterangan (Suket) pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Sehingga, warga masyarakat tidak perlu mengajukan Suket lagi.
Pemohon Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) mulai mengalami penurunan. Kondisi tersebut terlihat pada Rabu, (7/2/2018) di Kantor Dispendukcapil Jalan Pattimura No.26A.