Setelah pengumuman hasil seleksi adiministrasi calon pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), sempat ditunda dari jadwal awal pada tanggal 30 Oktober 2017, akhirnya pengumuman hasil tersebut dipublis Kementerian Sosial (Kemensos) Ripublik Indonesia (RI) dengan nomor surat: 09/LJS.JSK.TU.PANSEL/10/2017. Mengenai hasil seleksi SDM pelaksana Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun 2017.
Dugaan pencatutan nama Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu Sri Bintoro terus diselidiki. Termasuk beberapa orang yang mendatangi Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang diindikasi mencoba mempengaruhi pihak ketiga untuk meloloskan para calon perangkat desa yang dikehendakinya.
Hingga kini, belum ada kejelasan terkait keinginan Pemerintah Desa (Pemdes) yang meminta Lembar Jawaban Kerja (LJK) dan kunci jawaban pengisian perangkat. Sebelumnya, ada kepala desa dan calon perangkat desa datang ke Kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jumat (27/10/2017).
Beberapa kepala desa (Kades) dan peserta pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro mengadu ke DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jumat (27/10/2017). Belasan orang tersebut diterima di Ruangan Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, oleh Komisi bersama Asisten I Pemkab Bojonegoro, Djoko Lukito dan Kepala DPMPD Kabupaten Bojonegoro, Djumari.
Meskipun pelaksanaan pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro sudah selesai dikoreksi dan diumumkan, namun munculnya nilai nol membuat masyarakat maupun peserta mempertanyakan keabsahan hasil penilaian tersebut.
Agar tidak terjadi kecurangan dalam ujian tes calon perangkat desa, Polsek Kepohbaru, Kamis (26/10/2017) memperketat penjagaan. Selain menjaga di sekitar ruang ujian, sejumlah polisi tampak berjaga di kamar mandi sekolah.
Jasa ekspekdisi saat ini mulai menjamur. Didukung dengan adanya kemudahan kartu kredit dan kemudahan dari situs online. Dengan begitu, strategi pemasaran perdaganagn elektronik atau yang biasa disebut e-commerce semakin bervariasi. Akses internet serta penetrasi smartphone yang meningkat semakin memudahkan para penggunanya untuk berbelanja online.
Kedatangan tujuh orang yang terdiri dua anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dan tiga orang Asosiasi Kepala Desa (AKD), serta dua orang dari warga Semarang ke Universitas Negeri Semarang (Unnes) dibenarkan pihak ketiga. Selain menanyakan kesiapan UNNES, ada perwakilan meminta "bantuan".
Setelah ditunjuk sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan seleksi pengisian perangkat desa, Universitas Negeri Semarang (UNNES) mengklaim akan berkomitmen menjaga kerahasiaan soal dan bahkan kunci jawaban.
Ditunjuknya Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai pihak ketiga pengisian perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro menimbulkan keraguan. Apalagi adanya pemberitaan yang ramai mengenai pihak-pihak yang datang dan diduga ada indikasi mau mempengaruhi pihak Unnes, yang ditunjuk membuat dan koreksi soal pengisian perangkat di Kabupaten Bojonegoro.