DPRD Kabupaten Bojonegoro meminta rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy tentang perpanjangan jam sekolah dasar dan menengah atau yang biasa disebut sebagai Full Day School (FDS) dikaji ulang. Pasalnya, penerapan kebijakan tersebut tidak mudah diterapkan di semua daerah.
Setelah mendapatkan hanya beberapa persetujuan dan dukungan dari beberapa fraksi saat berorasi di depan Kantor DPRD Bojonegoro, para peserta aksi damai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), langsung menuju ke Kantor Pengadilan Negeri Bojonegoro, untuk menyerahkan tanda tangan dari beberapa DPRD yang mewakili Fraksinya masing-masing tersebut.
Dengan membawa bendera masing-masing, ratusan peserta aksi damai, dari Organisasi Kepemudaan (OKP) se Bojonegoro penuhi halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Senin (15/5/2017).
Para peserta aksi damai, pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sudah mulai memenuhi halaman kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' (PCNU) Bojonegoro, Senin (15/4/2017).
Setelah dilakukan pembahasan dalam rapat bersama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro ditetapkan susunan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bojonegoro, sesuai keputusan DPRD tanggal 15 April 2017.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro turun tangan menanggapi konflik terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sumberagung, Kecamatan Dander. Untuk diketahui, pencalonan salah satu bakal calon kepala desa di Desa Sumberagung dianulir karena kurang memenuhi persyaratan. Hal ini menimbulkan sebuah konflik bagi pendukungnya.
Pasca hearing dengan warga penghuni bekas rel yang ada di Kabupaten Bojonegoro beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kementerian BUMD di Jakarta, Selasa (7/3/2017).
Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) banyak desa yang masih cacat hukum. Sehingga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro diminta membuat petunjuk teknis (Juknis) terkait musyawarah tersebut.
Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro memperjelas masalah status tanah eks rel Kereta Api (KA) jurusan Bojonegoro-Jatirogo dengan mendatangi Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Mitroatin berharap, serbuan tenaga kerja dari luar Bojonegoro di proyek migas jangan sampai terjadi. Mengingat angka pengangguran di Bojonegoro masih tinggi.