Pemuda produktif dari Kabupaten Bojonegoro banyak berkontribusi di Jawa Timur, seperti halnya Muhammad Rizki Pancasilawan. Pria kelahiran Bojonegoro mewarnai pembangunan di Kota Mojokerto, dengan duduk menjadi anggota DPRD Kota setempat periode 2019-2024.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro terus membahas 15 Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) ditahun 2021. Namun dalam program pembahasan payung hukum tersebut, wakil rakyat bersama tim Pemkab mengutamakan Raperda tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Bojonegoro 2020-2040.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro memperketat orang maupun anggota DPRD setempat saat akan memasuki gedung. Hal itu dilakukan untuk menerapkan protokol kesehatan (Covid-19).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) kedua terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. FGD ini dilaksanakan setelah sebelumnya para wakil rakyat menggelar FGD pertama beberapa waktu lalu. "
Persoalan pengisian perangkat desa di beberapa daerah di Kabupaten Bojonegoro diduga terjadi polemik. Sehingga DPRD Kabupaten Bojonegoro mengumpulkan semua pihak, memediasi aduan masyarakat.
Banyak aduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pengisian perangkat desa yang diterima DPRD. Membuat wakil rakyat akan menindaklanjuti, termasuk kemungkinan minta pelantikan ditunda.
Proses pengisian perangkat desa di Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro diduga ada pelanggaran dalam pelaksanaanya. Oleh karena itu, beberapa peserta dari perwakilan desa yang melakukan pengisian perangkat desa mengadu ke DPRD, Selasa (27/10/2020).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PPP, Efendi Eko Laksono, menggelar reses guna menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 1, yang berlokasi di Desa Dander, Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Jumat (16/10/2020).
Disahkannya Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menjadi angin segar banyak kalangan termasuk guru honorer kategori II (K2) yang terus mendorong kejelasan nasib mereka.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mencoba memfasilitasi polemik Forum Komunikasi Masyarakat Banyuurip-Jambaran (Forkomas Baja) dengan Rekind. Namun pertemuan tidak membuahkan hasil, karena Forkomas-Baja tidak menghadiri pertemuan tersebut.