Pasca pertemuan di ruang komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jum'at (27/10/2017), ditindak lanjuti dengan pertemuan panitia tim desa. Seluruhnya dihadirkan di pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Sabtu (28/10/2017), terkait Lembar Jawaban Kerja (LJK) yang sudah dikoreksi.
Menyikapi aduan kepala desa (Kades) dan calon perangkat desa yang mengikuti seleksi pengisian perangkat desa serentak di DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jum'at (27/10/2017). Terkait permintaan pemerintah desa agar Lembar Jawaban Kerja (LJK) dan kunci jawaban diberikan pihak desa.
Hasil test perangkat desa yang dilaksanakan serentak kemarin, Kamis (26/10/2017) ada beberapa nilai yang muncul dengan nilai 0. Peserta pastinya sangat menyesalkan keadaan ini, karena momen seperti ini yang ditunggu-tunggu, namun hasilnya malah tidak sesuai harapan.
Untuk memfasilitasi pengaduan pasca tes calon perangkat desa, Polres Bojonegoro membuka posko aduan. Sehingga masyarakat yang merasa dirugikan atau dicurangi bisa melapor kepada petugas di Kantor SPKT Polres Bojonegoro.
Meskipun proses pengoreksian Lembar Jawaban Kerja (LJK) pengisian perangkat desa menggunakan komputer dan scanner. Para calon perangkat yang ikut seleksi, mencermati proses pengoreksian dengan menyaksikan langsung di GOR SMT Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.
Proses koreksi hasil ujian tulis perangkat desa pada Kamis, (26/10/2017) ini telah berlangsung di gedung Olahraga Sekolah Model Terpadu (SMT) Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, dilaksanakan secara terbuka.
Pengumuman hasil nilai ujian pengisian perangkat desa serentak, membuat para peserta ujian ingin menyaksikan hasil nilai yang diumumkan langsung oleh pihak penyelenggara.
Setelah proses pengecekan peralatan koreksi Lembar Jawaban Kerja (LJK) soal ujian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro, seluruh lembar LJK dikirim ke GOR SMT Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro untuk proses pengkoreksian.
Sebelum proses pengoreksian naskah soal pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro, Kamis (26/10/2017) siang. Dua orang ahli IT dari Pemkab dan Polres Bojonegoro melakukan pengecekan peralatan yang akan digunakan mengkoreksi naskah soal calon perangkat desa tersebut.
Pasca pengakuan dua anggota DRPD Kabupaten Bojonegoro yang membenarkan menemui Universitas Negeri Semarang (UNNES), namun mengajak tiga perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD). Sehingga Badan Kehormatan (BK) legislatif di Kota Ledre menyikapi tindakan anggotanya.