Meski pada tahun 2018 ini, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di Bojonegoro berbasis Komputer. Namun masih ada beberapa sekolah yang dalam pelaksanaan UNBK nantinya ikut atau gabung dengan sekolah lain.
Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro saat ini sedang memproses penulisan nama-nama Guru Tidak Tetap (GTT) yang akan diberikan SK Penugasan Bupati. Pasalnya SK Bupati itu akan diserahkan kepada GTT sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati Bojonegoro, Suyoto.
Keterlambatan Penyetoran Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dialami Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro saja, namun juga dialami beberapa Disdik di beberapa kabupaten lain.
Rencana pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang akan dilaksanakan selama 3 hari berturut turut yakni pada tanggal 27 hingga 29 April mendatang, dirasakan cukup berat bagi peserta didik Kesetaraan Paket C.
Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) mendatang untuk Peserta Kesetaraan masih belum bisa dikatakan sepenuhnya sinkron terkait pelaksanaannya. Sebab, UNBK itu rencananya digelar satu sesi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan beberapa perwakilan Dinas Pendidikan Daerah Daerah (Disdikda) dan anggota pengurus MKKS Kabupaten Kendal Jawa Tengah, Selasa (27/2/2018) megunjungi Kantor Disdikda Bojonegoro. Kunjungan dilakukan guna mengetahui tentang peran serta Disdikda dalam membentuk penguatan karakter.
Masih belum sepenuhnya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017 ke Dinas Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (DPKAD), nantinya akan berdampak terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan diterima.
Ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) yang akan menerima SK Bupati hingga saat ini masih terus dalam proses verifikasi. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro, Hanafi. Menurutnya jumlah data GTT yang bakal menerima SK Bupati 2.552 guru, kini terus ada penambahan.
Salah satu oknum guru kembali tersandung masalah. Guru berinisial PH kembali tersandung masalah atas dugaan penipuan terkait jual beli akta pembelian tanah. Atas kejadian itu, pembeli berinisial PR melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Pendidikan untuk memediasi atau mencari titik temu agar mendapat jalan keluarnya
Keterlambatan Pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017 setiap sekolah, memang diakui oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro. Sebab, LPJ itu dilaksanakan di pertengahan tahun.