Dalam video conference (vicon) lingkup kepolisian, mendengarkan dan menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Polri tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa.
Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi baru-baru ini mensosialisasikan terkait penambahan alokasi Dana Desa (DD) kepada desa-desa yang melakukan empat program prioritas kementerian desa dalam memanfaatkan penggunaan Dana Desa (DD). Adapun keempat syarat tersebut dalah Penerapan Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), Pembangunan Embung, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan membangun sarana olahraga, hal tersebut merupakan upaya pengintegrasian ekonomi kawasan pedesaan yang disinyalir akan mempercepat pembangunan ekonomi desa. Tidak tanggung-tanggung alokasi terbaru untuk Dana Desa (DD) tahun depan dari pos kementerian yang dikomandani Eko Putro Sandjoyo tersebut bakalan naik dari 60 triliun menjadi 120 triliun, dengan asumsi bahwa diangka 60 triliun saja rata-rata desa di Indonesia menerima Rp800 juta, maka diangka Rp120 triliun diperkirakan desa akan menerima lebih dari satu miliar.
Dengan adanya pajak kos dipastikan pendapatan Bojonegoro akan meningkat. Hal tersebut diungkap Ketua Persatuan Hotel dan Resto Indonesia (PHRI) Bojonegoro, Moch Subeki menurutnya, jika dengan adanya pajak, pemilik kos akan ikut menyumbang pendapatan untuk Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Kamar kos di Kabupaten Bojonegoro sebenarnya memang sangat banyak, bahkan mencapai ratusan. Jumlah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 juga dirasa cukup banyak. Namun tidak bisa terdata di Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Bojonegoro.
Dalam rapat pembahasan Addendum Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan RKL-RPL peningkatan produksi Lapangan Minyak Banyuurip, Blok Cepu di ruang Creative Room Lantai 6 gedung baru Pemkab Bojonegoro, masing-masing undangan diminta untuk memberikan masukan atau pertanyaan.
Berdasar pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, secara astronomis Kabupaten Bojonegoro terletak pada posisi 112°25´-112°09´ BT dan 6°59´-7°37´ LS, serta jumlah penduduk sebesar 1.450.889 jiwa. Luas dan banyaknya penduduk ini tidak dapat dipungkiri bahwa Bojonegoro bisa semakin Matoh. Hal ini juga sesuai dengan jargon masa pemerintahan Bupati Suyoto, M.Si yaitu ‘Bojonegoro Matoh’. Bupati Suyoto juga membuat lagu dengan judul ‘Bojonegoro Matoh’. Salah satu lirik yang bisa digarisbawahi adalah Bojonegoro semangat berbenah, Bojonegoro tak henti berkarya, Bojonegoro semua pasti suka, Bojonegoro matoh. Pada lirik ini sangat memotivasi masyarakat untuk selalu membuat inovasi-inovasi yang bisa menjadikan Bojonegoro lebih matoh di-era selanjutnya. Untuk itu pada tulisan kali ini saya menawarkan tiga pilar yang nantinya dapat dijadikan sebagai penopang Kabupaten Bojonegoro agar semakin matoh. Pilar tersebut yaitu:
Dua desa di Kecamatan Gayam, yakni Desa Gayam dan Mojodelik menerima Anggaran Dana Desa (ADD) yang mencapai Rp1 miliar lebih. Keduanya termasuk dalam Ring 1 Lapangan Banyuurip, Blok Cepu.
Ini adalah kabar baik bagi seluruh desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro, bahwa sebentar lagi apa yang dinanti akan segera datang, apalagi bukan dana transfer yang akan diterima oleh desa. Seperti hari ini, Senin (27/3/2017) pagi tadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemkab Bojonegoro menggelar acara sosialisasi transfer dana desa yang berlangsung di Pendopo Malowopati Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Keindahan panorama pohon jati yang berada di sekitar Jalan Dander- Bubulan, memang menawarkan daya tarik tersendiri. Selain udaranya yang masih sejuk, pemandangan pohon jati sangat cocok digunakan untuk background untuk berselfie dan prewedding.